SMK Dirangkul Untuk Membangun Perdesaan

UNTUK memperkuat pembangunan perdesaan, peran SMK di perdesaan terus ditingkatkan. Hal itu disampaikan oleh Direktur SMK Kemendikbud, M Bakrun saat membuka kegiatan koordinasi penguatan peran SMK dalam pembangunan perdesaan yang digelar di Garut, Jawa Barat. Hadir sejumkah pakar pendidikan vokasi, akademisi dan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ferdiansyah S. Sebanyak 57 SMK, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Garut turut dilibatkan dalam kegiatan ini sebagai peserta.
SMK membangun desa menjadi program utama karena mayoritas SMK di Indonesia berlokasi di perdesaan.

Menurutnya kolaborasi SMK dan Pemerintah Desa merupakan sebuah terobosan guna menyelesaikan permasalahan bangsa dimulai dari desa. M. Bakrun juga menyoroti tentang peluang pendampingan SMK bagi pengelolaan dana desa yang digunakan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Siswa-siswi SMK diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan BUMDes. 

"SMK jangan menambah permasalahan bagi bangsa karena sering dikatakan bahwa SMK memproduksi pengangguran. SMK harus menjadi solusi bagi bangsa. Adanya penguatan kolaborasi SMK dan desa akan menjadi terobosan bagi bangsa. Dana desa mesti ada pendampingan secara bersama-sama. Dari dana desa dibentuk Badan Usaha Milik Desa. Bumdes bisa disebut juga sebagai IDUKA karena ada unsur bisnis di dalamnya. Hal ini merupakan peluang bagi SMK untuk berkontribusi," ujar M. Bakrun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (20/10).

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto menambahkan ada dua program utama yang dicanangkan pihaknya yakni link and match antara SMK dan Industri Dunia Usaha dan Kerja (IDUKA) serta pengembangan SDM SMK. Salah satu langkah mewujudkan link and match adalah dengan pembenahan kurikulum. Kurikulum SMK disusun bersama IDUKA. Selanjutnya terpenting adalah SDM SMK yang mempunyai passion dan kemauan untuk melakukan terobosan. Pemerintah tidak akan menerima bantuan jika SDM pengelola belum layak untuk menerimanya. Wikan juga menekankan pentingnya penguatan soft skill disamping hard skill bagi peserta didik.

"Ditjen Pendidikan Vokasi mempunyai program link and match agar lulusan SMK bisa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk mewujudkan link and match, maka kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan merancang kurikulum harus dirancang bersama industri. Para guru  harus inovatif dalam pembelajaran. SMK akan menjadi hebat jika pengelola sekolah mempunyai tim yang hebat. Kurikulum harus disesuaikan. Jangan terlalu banyak hard skill, namun harus diperbanyak soft skill bagi peserta didik," ujar Wikan Sakarinto.

baca juga: Kemendikbud Rancang Lulusan SMK Dapat Ijazah D1/D2

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mendukung program SMK membangun desa milik Kemendikbud. Ia berharap program ini bisa mengentaskan pengangguran di kawasan perdesaan. Menurutnya wilayah Jawa bagian selatan masih perlu diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi bisa maju seperti di Jawa bagian utara. Untuk itu perlu sinergi antara  Direktorat SMK Kemendikbud dengan DPR RI untuk program SMK membangun desa. 

Program SMK membangun desa ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama secara simbolik antara SMKN 2 Garut dengan enam desa dan satu kelurahan di Kabupaten Garut. Ketujuh desa tersebut adalah: Desa Banyuresmi, Desa Langensari, Desa Jati, Desa Rancabango, Desa Sukasenang, Desa Sinar Jaya dan Kelurahan Pananjung. (OL-3)