Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PENDIDIKAN merupakan proses penting dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu membawa bangsa kea rah yang lebih baik. Oleh sebab itu, Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengatakan, diperlukan grand design atau peta jalan pendidikan yang sesuai dengan visi bangsa yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional.
“Kementerian harusnya melihat dokumen-dokumen perencanaan itu kemudian ditarik benang merahnya, sehingga goal (target) dari peta jalan itu jelas,” kata Cecep kepada Media Indonesia, Selasa (6/10).
Lebih lanjut dia menjelaskan, peta jalan pendidikan harus memiliki karakter yang visioner, minimal untuk 25 tahun ke depan. Selain berpandangan ke depan, dalam merancang peta jalan pemerintah juga perlu melihat kebelakang/mengevaluasi capaian dan kelemahan pendidikan di masa lalu.
Baca juga: Komnas Perempuan Desak DPR Masukkan RUU PKS ke Prolegnas
“Jadi jangan sampai merumuskan sesuatu yang memang kita tidak bisa menemukan jalan itu akhirnya jalan buntu. Jangan terlalu ngawang-ngawang tapi juga jangan terlalu praktis, lebih ke pemikiran filosofis. SDM pendidikan yang seperti apa yang paripurna 2045,” ujarnya.
Jika peta jalan telah terbentuk, maka nantinya sekolah dan kurikulum akan seperti mesin cetak yang mampu menghasilkan SDM yang sesuai dengan visi bangsa.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengaku peta jalan sudah menjadi agenda di Komisi X sejak periode sebelumnya karena banyak masalah yang memerlukan penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. Saat ini pihaknya pun telah membentu Panja Peta Jalan Pendidikan agar masalah yang terkait dengan pendidikan bisa segera terurai.
“Beberapa item kami anggap kenapa perlu peta jalan misalnya soal adanya tumpang tindih tata kelola pendidikan baik yang dikelola oleh pusat maupun daerah, belum meratanya kualitas pendidikan khususnya dalam pemenuhan sarana prasarana, juga menyangkut kesejahteraan dan SDM pendidik. Di mata kita semua masih belum memenuhi relevansi tuntutan zaman. Masalah inkonsistensi kurikulum, lemahnya pengelolaan anggaran pendidikan, dan seterusnya,” tandasnya.
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved