Penanganan Kesehatran dan Pemulihan Ekonomi Dikerjakan Bersama

MESKI mengupayakan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, fokus utama pemerintah ialah penanganan kesehatan dari penyakit yang disebabkan oleh virus korona tipe baru itu.

Hal itu ditegaskan Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayanan dalam webinar Keluarga Besar Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagam) ke-xvi bertajuk Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi

“Presiden Joko Widodo telah menggunakan strategi besar tersebut secara seimbang yakni, antara penanganan masalah kesehatan, memperkuat jaring perlindungan sosial, dan menyiapkan stimulus pemulihan ekonomi, yang diibaratkan seperti pergerakan gas, rem, dan kopling secara terukur. Pemulihan ekonomi tak bisa berjalan cepat bila pengendalian covid-19 tidak tertangani dengan baik dan cepat. ” ujarnya.

Penanganan kesehatan kata Ari jelas menjadi prioritas utama pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga mengeluarkan jaring perlindungan sosial dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak.

Ekstensifikasi berbagai skema bantuan sosial terutama yang bersifat cash transfer akan mendorong  konsumsi rumah tangga dan menggerakkan demands side. Skema perlindungan sosial kata Ari, merupakan salah satu cara untuk mempertahankan daya beli. Mulai dari skema bantuan PKH, Bansos Tunai,  BLT Dana Desa, Kartu Pra Kerja, subsidi Gaji,  Bansos Produktif, Program Padat Karya Tunai dan sebagainya.

Baca juga : Ini Jurus Luhut Tekan Pertumbuhan Korona

Untuk menjalankan strategi besar tersebut dibutuhkan manajemen yang dinamis. Ari mencontohkan permasalahan di isu kesehatan, yang fokus menggunakan strategi testing, tracing, treatment, dan isolasi. Menurutnya, hal ini bisa menjadi strategi besar untuk menghasilkan rumusan penanganan Covid-19 dalam skala lokal.

“Setiap daerah seharusnya mempunyai informasi yang kuat mengenai perkembangan kasus dan berusaha mencari cara untuk mengendalikannya. Sebuah pengendalian dilakukan di skala lokal harus berbasis data scientific,”ungkap alumnus Departemen Politik dan Pemerintahan UGM itu.

Pengendalian di skala lokal kata Ari, ada dua mekanisme yang secara simultan bekerja di dalamnya, seperti edukasi publik. Masyarakat diimbau tidak hanya sekedar mematuhi protokol kesehatan saja, tetapi menjadikan protokol kesehatan sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru.

“Sebab, dalam situasi pandemi saat ini dan pasca pandemi sudah selayaknya dibentuk mekanisme kebiasaan baru, termasuk perilaku sosial masyarakat harus berubah beradaptasi dengan situasi pandemi. Cara-cara edukatif itu memang perlu kita dorong dengan melibatkan sosiolog, antropolog, budayawan, agamawan,” ujar Sekretaris Jenderal Kagama itu.

Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat juga memiliki orientasi yang berbeda dalam merespon isu kesehatan dan isu ekonomi. Ada yang menganggap isu kesehatan sangat penting, tetapi ada juga yang lebih mementingkan isu ekonomi, sehingga pemerintah harus menjaga keseimbangan antara rem dan gas, dengan syarat kedisiplinan yang tinggi terhadap protokol kesehatan.

Untuk itu, kombinasi antara edukasi dan kedisiplinan harus dikuatkan. Ari yakin setiap daerah dengan manajemen pengendalian yang lebih lokal akan melahirkan berbagai skenario yang beragam sesuai konteks daerah masing-masing.

“Kalau saya bilang kunci utama pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19 dan penanganan kesehatan. Kita perlu menyeimbangkan antara isu kesehatan dengan dibukanya ruang ekonomi,”ujar pria asal Ubud, Bali itu.

Dibutuhkan kekompakan, soliditas, dan sinergi antar-pemerintah di setiap level, baik antar-lembaga di pusat maupun anaara pusat dengan daerah,  karena sinergi merupakan bagian penting dalam manajemen krisis. Semuanya harus berada dalam satu frekuensi, supaya pesan yang diberikan benar-benar sampai ke seluruh lapisan masyarakat

Baca juga : Satgas: 20 Kabupaten/Kota Harus Evaluasi Penanganan Covid-19

“Tetapi, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar, dengan rentang geografis yang luas dan juga kepulauan, maka perlu diberikan ruang fleksibelitas di tingkat lokal atau daerah dalam mengatasi masalah yang dihadapi,” Tutur Ari.

Perlu model manajemen yang fleksibel di tingkat bawah untuk melihat berbagai pergeseran di tengah kondisi yang tidak pasti. Misalnya, mencermati berbagai pergerakan ekonomi lokal dan mencoba menemukan peluang yang bisa dimanfaatkan.

“Termasuk juga memetakan berbagai sektor yang terdampak maupun tidak terdampak di setiap daerah, sehingga kita bisa mengetahui sektor mana saja yang harus dibangkitkan dan mana yang harus dijaga,”kata Ari.

Penanganan pandemi Covid-19 selayaknya tidak hanya dijadikan sebagai upaya untuk keluar dari krisis. Tetapi, juga menjadi kesempatan untuk melakukan re-install,  reformasi, termasuk memperbaiki apapun yang menjadi kelemahan.

“Presiden Jokowi telah menekankan bagaimana membajak krisis dengan transformasi baik dalam sistem kesehatan, sektor pangan, sektor energi, sistem perlindungan sosial dan sebagainya”, pungkasnya. (RO/OL-7)