Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA BMKG Dwikorita Karnawati menyebut penelitian atau kajian gempa bumi dan tsunami di Indonesia yang ditindaklanjuti dengan peringatan dini memang belum dapat sepenuhnya menjamin keberhasilan upaya pencegahan terjadinya korban jiwa dan kerusakan. Itu sebabnya butuh kesiapan masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait untuk meminimalkan jumlah korban.
"Masih sangat diperlukan kesungguhan pemerintah daerah dan masyarakat setempat bersama-sama pemerintah pusat untuk melakukan berbagai langkah kesiapan pencegahan bencana," kata Dwikorita dalam keterangannya, Selasa (29/9).
Baca juga: Mitigasi Bencana Harus Terintegrasi dalam Tata Ruang
Langkah tersebut harus didasarkan pada edukasi masyarakat agar mampu melakukan perlindungan dan penyelamatan diri terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, juga meresponse peringatan dini secara cepat dan tepat.
"Peran Media sangat penting dan efektif dalam menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat secara tepat, untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan," sebutnya
Kesiapan pemda juga sangat penting dalam menyediakan sarana dan prasarana evakuasi, peta rawan bahaya gempa dan tsunami, jalur dan tempat evakuasi, melaksanakan gladi evakuasi secara rutin, menerapkan building code standar bangunan tahan gempa bumi dan tsunami terutama untuk bangunan publik dan bangunan vital
"Melaksanakan audit bangunan yang diikuti dengan upaya memperkuat konstruksi bangunan agar benar-benar tahan terhadap gempabumi dan tsunami. Serta dalam menerapkan tata ruang berbasis mitigasi bencana dan menegakkan aturan secara ketat agar masyarakat dan seluruh pihak mematuhi upaya mitigasi." terangnya
Langkah penyiapan strategi mitigasi yang sesuai dengan local wisdom saat ini harus benar-benar dilakukan, diuji dan ditingkatkan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-undang no. 24/ tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden no 93/ tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami.
Dia juga meminta BMKG di seluruh provinsi dan wilayah rawan gempa dan tsunami di Indonesia tetap terus siaga 24 jam dengan memonitor atau menginformasikan kejadian gempa secara real time dan dengan seketika memberikan peringatan dini potensi tsunami.
"Mendukung dan bersinergi dengan BNPB, pemda/ BPBD, TNI, Polri, media, masyarakat dan berbagai pihak terkait untuk lebih siap dalam mengantisipasi bahaya gempa dan tsunami," pungkasnya. (Fer/A-1)
BMKG menyepakati bahwa kemampuan lingkungan dalam merespons air hujan yang jatuh menjadi faktor penting terjadi atau tidak terjadinya banjir.
Jepang telah menjadikan geosains sebagai basis pengambilan keputusan tertinggi.
Korban merupakan warga Penjaringan, Jakarta Utara, yang sedang mengemudikan kendaraan bernomor polisi B 2148 BOK.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memberikan peringatan keras kepada seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam.
Tim CIS Jepang, Universitas Budi Luhur dan Pemprov Jatim akan melakukan riset kolaborasi jalur drone untuk mitigasi bencana di wilayah Cangar Pacet Kabupaten Mojokerto
Sejak Januari 2026, pusat-pusat tekanan rendah tersebut telah mulai terpantau di wilayah selatan Indonesia dan berkontribusi terhadap peningkatan intensitas hujan di sejumlah daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved