Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
MENDIKBUD Nadiem Anwar Makarim menepis kabar yang viral bahwa mata pelajaran (mapel) sejarah akan dihapus dari kurikulum nasional.
''Tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi, atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional,'' tegas Nadiem melalui akun IG, Minggu (20/9)
Nadiem mengaku terkejut dengan informasi yang tengah tengah viral di media sosial.
''Saya ingin mengklarifikasi karena saya terkejut dengan betapa cepat informasi tidak benar menyebar mengenai isu mapel Sejarah, " tegasnya.
Isu ini keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat terkait dengan penyederhanaan kurikulum. Ini masih dalam bentuk kajian secara mendalam.
"Penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Di tahun 2021 kami akan melakukan berbagai macam prototyping di Sekolah Penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional," ujarnya.
Jadi, ia menandaskan tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah.
"Yang mengejutkan adalah komitmen saya terhadap sejarah kebangsaan kita dipertanyakan padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak kita,'' katanya.
Nadiem menegaskan kakeknya merupakan salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Selain itu, kedua orangtuanya merupakan aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi.
''Anak-anak saya tidak mengetahui bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang, " tukasnya.
Misi saya, lanjutnya, sebagai Menteri malah kebalikan dari isu yang timbul. Nadiem ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita agar bisa menginspirasi mereka.
"Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu collective memory yang membanggakan dan menginspirasi. Sekali lagi saya imbau masyarakat, jangan biarkan Informasi yang tidak benar menjadi liar," pungkas Nadiem.(X-10)
PENELITI senior BRIN Lili Romli menyayangkan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang tidak adanya bukti yang kuat terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998.
Menurutnya, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia.
Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.
Pegiat HAM Perempuan Yuniyanti Chizaifah menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998
Djarot mengatakan penulisan sejarah seharusnya berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kepentingan politik. Maka dari itu, ia mengingatkan agar sejarah tidak dimanipulasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved