Pendidikan Agama Pluralistik bisa Tingkatkan Toleransi Masyarakat

SEKRETARIS Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menjalani pengukuhan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah pagi ini, Rabu (2/9). Dalam pengukuhan tersebut, Abdul Mu’ti memberikan orasi dengan topik Pendidikan Agama Islam yang Pluralistis, Basis Nilai dan Arah Pembaruan.

Menurutnya, untuk membentuk sikap toleran dan membangun kehidupan sosial keagamaan yang rukun dan harmonis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, diperlukan model pendidikan agama yang pluralis.

“Model ini dikembangkan di atas lima nilai plularisme di dalam Al-Quran yaitu Ketuhanan, kebebasan, keterbukan, kebersamaan, dan kerja sama,” kata Abdul Mu’ti dalam orasinya di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu (2/9).

Dia menuturkan, penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama menunjukkan, indeks kerukunan umat beragama di Indonesia masih cukup tinggi. Namun penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Jakarta, menunjukkan adanya peningkatan sikap dan perilaku intoleran di kalangan murid SLTA.

Abdul menjelaskan, sikap intoleransi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu materi pendidikan agama, pengaruh paham Islamisme guru agama, kinerja pemerintah dan media-media di internet. Menurutnya, muatan tentang toleransi dan kehidupan kebangsaan sangat sedikit jika dibandingkan dengan muatan materi akidah, fikih, dan akhlak formal.

“Para guru agama juga cenderung intoleran dan semangat Islamisme yang tinggi. Intoleransi tumbuh di tengah kekecewaan terhadap kinerja pemerintah seperti keadilan sosial dan penegakan hukum. Teknologi internet juga memengaruhi corak keberagaaman murid. Konten keagamaan di internet mayoritas bercorak eksklusif dan kuat nuansa intoleransi,” imbuhnya.

Baca juga : Kemenag Siapkan Bimbingan Perkawinan Secara Daring

Abdul pun berpendapat, realitas tersebut menunjukkan adanya urgensi dan signifikasi pembaruan pendidikan agama Islam yang pluralis.

Pendidikan agama yang pluralis diharapkan dapat membentuk murid yang berjiwa pluralis dan inklusif, yaitu yang memahami ajaran dan nilai-nilai Islam secara mendalam, taat beribadah, berakhlakul karimah, bersikap toleran, menghormati, menerima, mengakomodasi dan bekerja sama dengan pemeluk agama dan mazhab yang berbeda.

“Murid yang berjiwa pluralis diharapkan dapat menjadi pelopor dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang rukun dan damai di tengah pluralitas budaya, suku, dan agama berdasarkan atas ajaran dan nilai-nilai pluralisme di dalam islam. Untuk melaksanakan model pendidikan agama pluralis, diperlukan pembaharuan kebijakan, pendekatan, pembelajaran kurikulum, dan evaluasi sesuai ketentuan Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003,” tuturnya.

Abdul pun menyarankan agar kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan agama seperti yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 dan PMA Nomor 16 Tahun 2010 yang membatasi ruang lingkup pendidikan agama pada enam agama yang diakui, serta ketentuan PMA Nomor 16 Tahun 2010 tentang ketentuan jumlah 15 murid seagama sebagai syarat minimal penyelenggaraan pendidikan agama perlu diubah.

“Peraturan tersebut menghilangkan hak pemeluk agama di luar agama enam agama resmi dan penganut aliran kepercayaan. Diperlukan pembaruan pendekatan pembelajaran ke arah yang lebih mindful, meaningful, dan joyful,” tandasnya. (OL-7)