Bantuan PKH Dilarang untuk Beli Kuota Internet

DIREKTUR Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin, mengingatkan keluarga penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar tidak menggunakan bantuan tersebut untuk membeli kebutuhan kuota internet anak sekolah selama pembelajaran jarak jauh alias daring .

"Tentu ada peruntukkannya kalau PKH. Jangan sampai ada dobel anggaran. Tujuan PKH itu kan untuk ibu hamil menjaga kesehatannya, anak balita, serta untuk keperluan anak sekolah. Kalau untuk kebutuhan di sekolah, tentu itu ada bagiannya yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tidak boleh PKH itu untuk membeli kuota internet anak selama belajar daring," tegas Pepen ditemui seusai menghadiri sosialisasi dan koordinasi PKH sekaligus wisuda graduasi KPM PKH di salah satu hotel di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (27/8).

Intinya, kata Pepen, masing-masing bantuan yang dialokasikan dari setiap kementerian sudah memiliki porsinya masing-masing. Sehingga target dan tujuan dari setiap program di setiap kementerian tepat sasaran.

"Intinya tidak bisa, karena masing-masing punya porsi," tegasnya.

Pepen menjelaskan PKH merupakan program nasional yang bertujuan menjadi alat memutus angka kemiskinan. Sehingga pada praktiknya PKH harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh keluarga penerima manfaat.

"Harus seperti pisau. Tajam. Salah satu barometer mengukur keberhasilan PKH bisa dilihat dari jumlah graduasi yang dihasilkan," ungkapnya.

PKH sudah bergulir hampir 13 tahun. Tepatnya, kata Pepen, PKH digulirkan sejak 2007.

"Perjalanan PKH itu cukup panjang, sejak 2007. Tentu tahapan prioritasnya juga berbeda-beda. Pertama kali, tahapan prioritasnya memperkenalkan bagaimana mekanisme penyaluran bantuan PKH ini. Kemudian disempurkan dengan
menggunakan sistem perbankan yang diatur Otoritas Jasa Keuangan dan aturan-aturan moneter lainnya," beber Pepen.

Dengan berbagai penyempurnaan selama bergulirnya waktu, maka KPM PKH dipastikan tepat sasaran. Saat ini mekanisme pendistribusian PKH sudah semakin baik yang ditunjang juga dengan peran pendamping yang maksimal
serta pemahaman KPM yang terus meningkat.

"Sekarang tinggal bagiamana implementasinya di lapangan, mekanisme yang bagus ini bisa tidak memberdayakan masyarakat KPM. Sehingga harus bisa diimbangi dengan output dari program tersebut," tandasnya. (OL-13)

Baca Juga: PKH 2020 Diarahkan untuk Naikkan Pendapatan