KBM Tatap Muka di Sekolah Perlu Didukung Performa Atasi Covid-19

WACANA mengembalikan kegiatan belajar mengajar ke sekolah kembali mengemuka pascaimplementasi normal baru. Hal ini perlu disikapi dengan positif dan sekaligus perlu diikuti dengan berbagai pertimbangan yang matang.

Salah satunya ialah perlunya peningkatan performa pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Hal ini penting karena mengembalikan kegiatan belajar mengajar ke sekolah akan melibatkan jutaan siswa dan guru.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Nadia Fairuza Azzahra, mengatakan, pemerintah perlu membuat perencanaan yang matang terkait hal ini karena pelaksanaannya tentu saja berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya akibat adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini telah memaksa siswa untuk melakukan kegiatan belajar jarak jauh dari rumah sejak Maret yang lalu.

"Pertimbangan untuk membuka sekolah harus diimbangi dengan meningkatnya performa pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Yang terjadi pada beberapa hari belakangan ini justru adanya peningkatan jumlah kasus Covid-19 yang cukup signifikan secara nasional," ujarnya seperti dilansir keterangan resmi, Kamis (6/8).

Pada saat ini, tren kasus di Indonesia masih cenderung cukup tinggi. Jika jumlah kasus tidak menurun secara signifikan, keputusan untuk membuka sekolah akan sangat berbahaya bagi kesehatan peserta didik, tenaga pendidik, dan juga orang tua. 

Tanpa adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mengatasi pandemi, keputusan untuk melanjutkan pendidikan jarak jauh masih merupakan alternatif yang baik dilakukan terlepas dari berbagai keluhan terkait dengan kurangnya akses dan lain sebagainya.

"Pemerintah perlu mengkaji pertimbangan untuk mengembalikan kegiatan belajar mengajar ke sekolah. Kondisi persebaran Covid-19 di setiap daerah berbeda dan hal ini tentu membutuhkan penanganan yang perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah," jelas Nadia.

Namun, apabila pemerintah benar-benar mempertimbangkan untuk kembali membuka sekolah, aspek kesehatan tetap harus menjadi prioritas utama.

Baca juga: Zonasi PPDB Harus Diikuti Pemerataan Sapras Sekolah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengkaji tiga alternatif dalam membuka sekolah. 

Yang pertama adalah membuka sebagian sekolah dan memperbolehkan semua siswa yang bersangkutan masuk ke sekolah dan yang kedua adalah membuka sebagian sekolah dan hanya memperbolehkan sebagian siswa untuk masuk ke sekolah. 

Sementara itu yang ketiga adalah membuka semua sekolah dan hanya sebagian siswa yang diperbolehkan masuk sekolah.

Terlepas dari adanya tiga alternatif tersebut, protokol pelaksanaan kegiatan belajar di sekolah pada masa pandemi Covid-19 wajib dirancang untuk menjamin keselamatan semua pihak.

Belajar dari negara Jepang yang telah membuka sekolah, Kementerian Kesehatan Jepang mengharuskan sekolah-sekolah untuk membuka ventilasi, menjaga physical distancing, mengecek suhu badan siswa dan guru setiap hari, serta mewajibkan penggunaan masker.

"Apabila pemerintah ingin membuka sekolah, akses terhadap peralatan kebersihan dan kesehatan seperti masker, sabun, disinfektan, atau hand sanitizer harus dipermudah," katanya. 

Selain memberikan bantuan kepada sekolah, pemerintah juga dapat memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menggunakan dana BOS dalam upaya memperlancar kegiatan belajar mengajar di tengah Covid-19. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar juga wajib mengikuti prinsip physical distancing di area sekolah. Peserta didik diharapkan tidak boleh berkumpul dalam jumlah besar untuk menghindari penyebaran Covid-19. 

"Selain itu, para tenaga pendidik dan orang tua juga wajib diedukasi untuk selalu menaati protokol yang telah ditetapkan," pungkasnya. (A-2)