Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
MUHAMMADIYAH memilih mundur dari keikutsertaan Program Organisasi Penggerak yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasalnya, Muhammadiyah menilai proses penilaian terhadap organisasi yang terlibat dalam program tersebut
tidak transparan.
"Kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas. Karena tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujar pernyataan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah yang diterima Mediaindonesia.com, Selasa (21/7).
Sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia, Muhammadiyah enggan diperbandingkan dengan organisasi masyarakar lain yang relatif baru kiprahnya. Organisasi baru tersebut banyak terpilih mengikuti Program Organisasi Penggerak pada tahun ini.
"Muhammadiyah memiliki 30.000 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka, sehingga tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir," tulis pernyataan tersebut
Kendati mundur, Muhammadiyah tetap berkomitmen membantu pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan, kompetensi kepala sekolah dan guru melalui sejumlah program salah satu organisasi massa Islam terbesar itu.
"Kami mengusulkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meninjau kembali terhadap surat (mundur tersebut, untuk menghindari masalah yang tidak diharapkan di kemudian hari," pungkas pernyataan itu. (OL-8).
Muhammadiyah menilai hal tersebut sebagai komitmen yang besar dari pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
CPA Australia telah hadir di ASEAN selama 70 tahun. Indonesia menjadi pasar strategis sejak lembaga ini membuka kantor perwakilan di Jakarta pada 2011.
PEMERINTAH telah menetapkan Koding dan kecerdasan artifisial (KA) sebagai 'mata pelajaran pilihan' di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Meninggalnya Kwik Kian Gie, tokoh dan guru bangsa yang dapat menjadi tauladan. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan Indonesia kehilangan nasionalis
BAZNAS RI terus memperkuat sinergi dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved