Headline

Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.

Fokus

Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.

Pemerintah Didorong Gratiskan Biaya Tes Korona

Mediaindonesia.com
13/7/2020 15:05
Pemerintah Didorong Gratiskan Biaya Tes Korona
Ilustrasi rapid test(Antara)

PEMERINTAH harus menggencarkan kembali tes cepat (rapid test) maupun tes polymerase chain reaction (PCR) guna mendeteksi penularan virus covid-19.

Pasalnya, dalam dua pekan terakhir, Satgas Penanganan Covid-19 di pusat maupun beberapa daerah tertentu melaporkan terjadi peningkatan kasus orang positif Covid-19 secara signifikan. 

Misalnya rata-rata ditemukan sekitar 2000-an orang terpapar korona per hari pada pekan-pekan tersebut. 

Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar kepada Mediaindonesia.com, Senin (13/7) 

Namun, sambung Marwan, persoalannya saat ini banyak warga mengeluhkan biaya tes korona yang terlalu mahal

Ambil contoh, biaya tes cepat yang semula di kisaran Rp150 ribu- Rp200 ribu, saat ini sudah meroket sampai Rp 500 ribu lebih per orang di sejumlah daerah. Padahal di Tiongkok, untuk rapid test hanya perlu biaya paling mahal sekitar Rp50 ribu. 

"Apalagi buat biaya test PCR yang memang lebih akurat hasilnya, pekan lalu saya menemukan fakta orang harus ngeluarkan biaya sampai Rp 2 juta lebih per orang per. Sama saja periksa di rumah sakit negara atau swasta. Mohon maaf, bagi kalangan rakyat kecil seperti pedagang pasar tradisional atau pekerja lepas harian, tukang ojek, dll, mana mungkin dengan penghasilan pas-pasan mereka mudah memeriksakan tes korona," ujar mantan Ketua Fraksi PKB di DPR ini. 
     
Solusi konkret, tambah Marwan, ialah memperkuat koordinasi kementerian, lembaga dan BUMN  hingga pemerintah daerah agar bisa memberikan solusi menggratiskan biaya tes korona bagi warga yang membutuhkan.

"Demi misi memberikan proteksi, menyubsidi dan memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan tes cepat, terutama mencegah penularan virus korona," tandasnya.
    
Marwan Jafar yang mantan Menteri Desa-PDTT juga mengingatkan, alokasi APBN untuk penanganan Covid-19 secara nasional sudah dinaikkan menjadi Rp87,55. Jumlah ini naik dari sebelumnya Rp78,51 triliun.

Ia menegaskan, kekhawatiran komersialisasi korona, seperti biaya tes yang dimanfaatkan sejumlah oknum selama pandemi harus dihentikan karena akan semakin membebani rakyat.

Ia mendorong pemerintah daerah secara aktif menjemput bola untuk menemukan warga masyarakat yang memiliki potensi terpapar covid-19.

"Saya mengajak segenap warga tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti selalu bermasker, jaga jarak fisik dan sering cuci tangan. Jangan anggap remeh serta tetap waspada soal penularan virus korona. Terutama saat berada di moda transportasi umum, rumah sakit, pasar tradisional, tempat tertutup seperti ruang perkantoran serta restoran," pungkasnya. (OL-8).



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Polycarpus
Berita Lainnya