Pemeriksaan Rapid Test untuk Syarat Aktivitas Rugikan Konsumen

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemeriksaan rapid test sebagai syarat melakukan aktivitas publik merupakan hal yang sia-sia. Pasalnya, tingkat akurasi pemeriksaan rapid test yang rendah tidak dapat dijadikan patokan apakah seseorang terinfeksi covid-19 atau tidak.

"Itu akan menjadi sia-sia. Konsumen hanya mendapat beban biaya tambahan perjalanan saja," kata Rosita, Minggu (12/7).

Ditambah lagi, kata Rosita, kualitas dan standardisasi alat rapid test masih belum ada. Sehingga jaminan kualitas alat yang beredar kini juga masih dipertanyakan.

Rosita menilai, jika dilihat dari fungsinya, rapid test adalah untuk kepentingan penelitian epidemiologi yaitu screening kasus. "Untuk itu, pemeriksaan rapid test sebaiknya dikembalikan ke fungsi awal dan rapid test tidak dijadikan sebagai prasyarat aktivitas publik," katanya.

Sepertu diketahui, Kemenkes juga telah membuat patokan tarif rapid test yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/2875/2020. SE yang ditandatangani Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo.

Direktur PT Prodia Diagnostic Line yang juga tergabung dalam Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia, Cristina Sandjaja mengungkapkan terdapat sejumlah faktor yang menjadikan alat rapid test memiliki harga yang bervariasi.

"Faktor utama adalah material penyusun yang digunakan, jenis, konsentrasi material. Selain itu, biaya tetap industri dan jalur distribusi dan biaya logistik," kata Cristina.

Namun, Cristina menyebut pihaknya menyambut baik ditetapkannya batasan harga rapid test oleh Kemenkes. "Jelas disampaikan dalam Surat Edaran bahwa batasan itu dilakukan untuk memberikan jaminan bagi masyarakat agar lebih mudah mendapatkan layanan pemeriksasan," tandasnya. (R-1)