MENTERI Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Sabtu (11/7), memerima anugerah gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari Universitas Negeri Yogyakarta.
Penganugerahan gelar itu dilaksanakan dalam sebuah upacara akademik yang dipimpin Rektor UNY Prof Sutrisna Wibawa.
Dalam pidato penganugerahannya, Promovendus Abdul Halim Iskandar mengemukakan, menghadapi pandemi covid-19 ini, kementerian yang dipimpinnya dengan cepat mengambil kebijakan yang mendukung pencegahan penyebaram covid-19.
Baca juga: Program Studi Berbau Bisnis masih Jadi Favorit di Politeknik
Ia menyebutkan, sebagai langkah jaring pengaman sosial (JPS), Kementerian Desa PDTT memberlakukan Padat Karya Tunai Dana Desa (PKTD),
Desa Tanggap Covid-19 dan BLT Dana Desa.
"Khusus untuk Padat Karya Tunai, dijalankan tanpa syarat keahlian, memprioritaskan pekerja dari golongan miskin, pengangguran, dan kelompok marjinal lainnya," katanya di depan Sidang Senat UNY.
PKTD ini, katanya, menjadi salah satu amunisi menjelang rebound ekonomi desa yang dimulai dari desa wisata, produksi pertanian diikuti sektor pertanian lainnya.
Ia menjelaskan, ada sejumlah strategi kesiapan desa dalam menyongsong rebound ekonomi antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana wisata desa, penyiapan kerjasama, permodalan untuk produksi, penyiapan digitalisasi Bumdes dan sebagainya.
Abdul Halim Iskandar menambahkan, sejak ditemukannya pasien covid-19 di Indonesoa, Kementerian Desa PDTT juga telah membentuk relawan desa lawan covid-19.
"Saat ini, sudah terbentuk 64.805 desa yang memiliki relawan lawan covid-19 yang mencakup 1,88 juta relawan," katanya.
Dikatakannya, mereka melakukan pendataan terhadap warga yang rentan sakit, keluarga penerima BLT Dana Desa, menegakkan protokol kesehatan, memantau mobilitas warga, menyemprotkan disinfektan, membagikan masker, mendirikan tempat isolasi dan sebagainya.
Hasilnya, katanya, cukup efektif, sampai saat ini hanya 909 orang yang positif covid-19 yang berasal dari desa.
Sementara BLT Dana Desa hingga saat ini telah tersalurkan Rp8,3 triliun.
Pada kesempatan itu, saat memasuki Kabinet Indonesia Maju, di Indonesia tercatat 74.953 desa, 270 kawasan perdesaan, 62 desa tertinggal dan 619 Kawasan transmigrasi.
"Setelah masuk eksekutif, saya langsung menerapkan kebijakan bagi 118 juta warga desa. Mengingat ragam kebijakan, luas wilayah dan warga yang terdampak sangat besar, jelas dibutuhkan manajemen penopang kebijakan desa," ujarnya.
Ia menambahkan kebijakan desa harus senantiasa mempertimbangkan kearifan lokal. Terlebih wilayah terkecil ini mampu menuliskan sejarah yang panjang serta memiliki kekuatannya sendiri dalam mengatasi masalah dan meningkatkan peradaban lokal.
"Inilah bukti kearifab lokal di desa," ujarnya.
Menurut dia, kebijakan desa yang berkualitas perlu disusun dengan menggunakan basis data dan masukan pemanfaat kebijakan tersebut.
"Sejak minggu pertama menjadi menteri, saya melakukan pembenahan berkaitan dengan data dan informasi tentang desa." (OL-1)
