Dukung PJJ, Akademisi Minta Pemerintah Siapkan Akses Internet

Seiring kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) di masa pandemi covid 19, akademisi meminta akses internet disiapkan sebaik mungkin.

“Intinya PJJ itu berkaitan dengan infrastuktur dan learning management system atau LMS. Untuk infrastruktur terutama akses internet karena belajar dari rumah, mahasiswa tidak berada di kampus, tentu hal itu di luar kontrol manajemen kampus. Dengan berada di kampus, setidaknya kami bisa menyediakan perangkat wifi sebaik mungkin. Tetapi bila di luar kampus, sebaiknya pemerintah menyediakan akses internet secara leluasa kepada para pembelajar dalam hal ini para mahasiswa,” papar Rektor Universitas Islam Al Azhar (UIA) Asep Saefuddin menjawab Media Indonesia, Kamis (9/76).

Dimanapun mahasiswa berada, hemat dia, mesti tersedia fasilitas internet yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Asep mencontohkan seperti halnya pemerintah menyiapkan infrastruktur jalan untuk tembus ke desa-desa, demikian pula fasilitas teknologi informasi.

Baca juga: Banyak Sekolah Adakan MPLS Tatap Muka

“Teknisnya itu dilakukan oleh Kominfo atau BUMN yang berkaitan dengan teknologi informasi, atau pemerintah menentuka kementerian mana yang dapat menyiapkan akses internet tersebut. Yang penting kebutuhan dasar ini jangan terlalu dibebankan kepada kampus dan mahasiswa,” tegasnya.

Asep Saefuddin yang pernah menjadi Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia ini mengingatakan sejatinya infrastruktur internet saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar sehingga pemerintah harus mengalokasikan anggaran tersebut. Lebih dari itu, di masa belajar di rumah masa pandemic ini kebutuhan akses internet bukan saja bagi para mahasiswa, namun juga siswa PAUD, TK, SD hingga SMA.

Dia menambahkan, kampus umumnya sudah mempunyai program pembelajaran campuran (blended learning) yakni off dan on line untuk PJJ. “Kami memang melakukan workshop untuk proses pembelajaran daring, tetapi soal beban internet yang harus diterima oleh para mahasiswa, pemerintah harus menyiapkan infrastrukturnya. Apalagi saat ini semua lembaga pendidikan harus PJJ karena covi-d19. Tanpa covid-19 pun sebenarnya infrastruktur internet ini harus menjadi perhatian pada Revolusi Industri 4.0 ini," tegasnya.

Terpisah, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR, Kamis (9/7) mengutarakan pada masa pandemi akhir Maret 2020 pihaknya telah menggelar survei PJJ untuk 230 ribu mahasiswa di 32 provinsi.

Nizam menjelaskan hasil survei, di antaranya menyebutkan sebanyak 98% perguruan tinggi telah melakukan pembelajaran daring. Para mahasiswa mengutamakan pemanfaatan handphone ketimbang laptop pada PJJ . Survei menemukan para mahasiswa menjumpai banyak kendala yakni koneksi internet yang lemot serta beban pembelajaran kuliah yang cukup berat.

Kesimpulan evaluasi sementara menyebutkan sebagian besar mahasiswa mengaku siap menghadapi pembelajaran daring. Hal ini dimungkinkan karena mereka adalah generasi milenial yang sudah akrab dengan gawai.

“Survei menemukan sekitar 27% menyebut kurang siap karena koneksi internet yang lambat. Kemudian diketahui sekitar 70% mahasiswa telah kembali ke kampung halamannya, sedangkan mereka tinggal daerah-daerah  blankspot sehingga kesulitasan mengakses internet," pungkas Nizam. (H-3)