Marak karena Salah Persepsi

DEKAN Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam, menyesalkan pihak-pihak yang tega mengambil untung dari bisnis rapid test antibodi covid-19 di kala pandemi.

“Saya sudah menegaskan bahwa sebenarnya rapid test itu kegunaannya hanya untuk mengetahui prevalensi atau angka kejadian, bukan untuk diagnosis. Jadi, dokter dalam praktiknya tidak bisa pakai rapid test, harus dengan PCR. Itu mesti diketahui oleh masyarakat,” tegasnya kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurutnya, salah kaprah soal urgensi rapid test akhirnya membuat bisnis ini marak. Buktinya, dari 40 kit rapid test yang muncul pada Maret 2020, kini jumlahnya sudah lebih dari 100 kit di Juli 2020.

“Makanya bagus juga pemerintah memberikan harga Rp150 ribu maksimal. Bagaimana dengan yang sudah mematok harga tinggi? Ya tidak ada untung lagi. Makanya mereka setop beri layanan rapid test,” imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan seharusnya alat rapid test digunakan untuk kebutuhan tertentu di wilayah tertentu. Misalnya, screening di perkantoran atau sekolah sebab sifatnya hanya untuk sesaat.

Validitas alat juga penting. “Saya menyarankan agar alat rapid test yang dipakai buatan lokal seperti dari BPPT karena pakai antigen orang Indonesia. Apalagi BPPT mengklaim alatnya sudah diuji di beberapa rumah sakit dan harganya Rp75 ribu, lebih murah,” ungkapnya.

Produksi lokal

Kit rapid test lokal buatan BPPT bersama sejumlah kampus itu dinamai RI-GHA Covid-19 atau rapid diagnostic test IgG/IgM. Selain telah diuji, alat ini tergolong fl eksibel karena mampu mendeteksi OTG, ODP, PDP, dan pascainfeksi dengan menggunakan sampel serum, plasma, atau whole blood. Hasilnya pun bisa diketahui dalam 15 menit.

“Kita dorong agar produk ini bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, tanpa harus tergantung produk luar,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy saat peluncuran RI-GHA Covid-19 di Jakarta, kemarin. (Zhi/Bay/X-11)