Banyak RS masih Patok Tarif Lebihi Ketentuan Baru

SETELAH pemerintah menetapkan batasan tarif tertinggi biaya rapid test antibodi covid-19 sebesar Rp150 ribu, masih banyak penyelenggara tes yang memasang tarif melebihi biaya yang dipatok Kementerian Kesehatan tersebut.

Juru bicara Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia Indra Rusmi, misalnya, menyatakan, kemarin, pihaknya menemukan di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Selatan, “Masyarakat harus membayar Rp500 ribu lebih untuk sekali tes cepat.”

Padahal, seluruh rumah sakit beserta rekanan penyelenggara rapid test, kata Indra, wajib mematuhi pelaksanaan Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2875/2020 soal batasan tarif tertinggi tersebut. “Apabila melanggar, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif berdasarkan Pasal 54 ayat 1,2,3,4,5 UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,” tegas Indra.

Bukan hanya di Jakarta, rumah sakit di daerah juga dilaporkan masih ada yang memasang biaya tes cepat melebih i ketentuan. Sejumlah rumah sakit swasta dan laboratorium klinik di Palembang, Sumatra Selatan, misalnya dilaporkan masih mematok tarif berkisar Rp300.000 hingga Rp700.000 per satu kali rapid test.

Direktur RS Siloam Palembang, Bona Fernando, membenarkan, hingga kemarin, pihaknya masih memberlakukan biaya rapid test Rp300.000. “Bukannya tidak menghiraukan surat edaran, kami sedang berupaya mendapatkan rapid test buatan lokal agar bisa mengikuti aturan Kemenkes,” kata Bona, kemarin.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), melalui anggota Persi Daniel Wibowo, menyatakan banyak rumah sakit yang merasa keberatan dengan ketetapan besaran tarif rapid test yang dipatok pemerintah. “Sebagian rumah sakit menyatakan keberatan dan sementara tidak akan melayani permintaan rapid test untuk pasien yang akan tes atas keinginan sendiri,” kata Daniel Wibowo, kemarin.

Namun, Direktur Public Relation Rumah Sakit Eka Hospital Erwin Suyanto mengungkap- kan pihaknya sudah mengikuti kebijakan Kementerian Kesehatan yang mematok biaya rapid test Rp150 ribu.

Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur (NTT) Dominikus Mere juga mengatakan pihaknya akan menurunkan biaya rapid test antibodi di NTT sesuai edaran Kementerian Kesehatan.

Ahli Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Pandu Riono, pun meminta pemerintah tidak membiarkan komersialisasi layanan kesehatan terjadi.

“Layanan kesehatan itu public good. Negara tak boleh membiarkan komersialisasi layanan kesehatan. Betapa terlambat, Dirjen Yanmed menetapkan biaya tes cepat antibodi maksimal Rp150 ribu. Bagaimana dengan biaya tes PCR?” kata Pandu dalam cuitannya @drpriono, kemarin. (Ins/Ata/DW/PO/X-6)