Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MEMASUKI tahun keempat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi, namun masyarakat menilai pemerintah pusat dan daerah setengah hati dalam menyiapkan sistem pendidikan yang setara.
Hal ini diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji, dalam diskusi virtual, Jumat (3/7). Di tengah upaya mencapai pendidikan setara, PPDB jalur zonasi hanya kepingan yang harus disatukan dengan kepingan lain untuk membuat kondisi utuh dan ideal.
Baca juga: Kemendikbud Izinkan Daerah Tambah Kuota PPDB
"Selain zonasi, sebetulnya dibutuhkan ekosistem di mana seluruh kualitas sekolah merata. Sehingga, tidak ada lagi fenomena pendaftar di satu sekolah berjubel, tapi di sekolah lain biasa saja. Empat tahun zonasi, tapi buktinya fenomena itu masih terjadi," pungkas Ubaid.
Menurutnya, zonasi tidak akan berjalan jika kualitas pendidikan tidak merata. "Orang tua juga tidak mau menyekolahkan anak dekat rumah, kalau tahu sekolahnya tidak berkualitas. Lalu disiplin gurunya tidak ada, hingga jarang masuk kelas. Akhirnya, cuman mau masuk sekolah yang bagus," tuturnya.
Baca juga: Dampak Pandemi, Kualitas Pendidikan Alami Penurunan
Sembari sistem zonasi berjalan, pemerintah pusat dan daerah seharusnya melakukan pemerataan kualitas sekolah. Seperti, memperbaiki sarana dan prasarana, metode pendidikan dan kualitas guru. Pelaksanaan jalur zonasi juga harus diperbaiki, agar tidak muncul polemik setiap tahun.
"Ada sekolah yang sarananya berlimpah, tapi ada yang minim. Pemerataan mutu kurang dan yang digaungkan sebatas langkah awal. Masih ada tangga-tangga lainnya. Tapi pemerintah cenderung ambil gampangnya. Korbannya lagi-lagi orang tua dan murid," tandas Ubaid.(OL-11)
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
BP Tapera mengusulkan perubahan harga rumah subsidi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan mendorong perubahan zonasi menjadi berbasis kabupaten/kota.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menjelaskan empat jalur penerimaan siswa baru yang terdapat pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang menggantikan PPDB
Keputusan zonasi tidak dapat diputuskan sendiri oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka cerita pernah menyurati menteri terkait masalah pendidikan, namun tidak mendapat respons.
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana berjanji menambah jumlah sekolah untuk mendukung sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana berjanji akan menambah jumlah sekolah untuk mendukung sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved