Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MEMASUKI tahun keempat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi, namun masyarakat menilai pemerintah pusat dan daerah setengah hati dalam menyiapkan sistem pendidikan yang setara.
Hal ini diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji, dalam diskusi virtual, Jumat (3/7). Di tengah upaya mencapai pendidikan setara, PPDB jalur zonasi hanya kepingan yang harus disatukan dengan kepingan lain untuk membuat kondisi utuh dan ideal.
Baca juga: Kemendikbud Izinkan Daerah Tambah Kuota PPDB
"Selain zonasi, sebetulnya dibutuhkan ekosistem di mana seluruh kualitas sekolah merata. Sehingga, tidak ada lagi fenomena pendaftar di satu sekolah berjubel, tapi di sekolah lain biasa saja. Empat tahun zonasi, tapi buktinya fenomena itu masih terjadi," pungkas Ubaid.
Menurutnya, zonasi tidak akan berjalan jika kualitas pendidikan tidak merata. "Orang tua juga tidak mau menyekolahkan anak dekat rumah, kalau tahu sekolahnya tidak berkualitas. Lalu disiplin gurunya tidak ada, hingga jarang masuk kelas. Akhirnya, cuman mau masuk sekolah yang bagus," tuturnya.
Baca juga: Dampak Pandemi, Kualitas Pendidikan Alami Penurunan
Sembari sistem zonasi berjalan, pemerintah pusat dan daerah seharusnya melakukan pemerataan kualitas sekolah. Seperti, memperbaiki sarana dan prasarana, metode pendidikan dan kualitas guru. Pelaksanaan jalur zonasi juga harus diperbaiki, agar tidak muncul polemik setiap tahun.
"Ada sekolah yang sarananya berlimpah, tapi ada yang minim. Pemerataan mutu kurang dan yang digaungkan sebatas langkah awal. Masih ada tangga-tangga lainnya. Tapi pemerintah cenderung ambil gampangnya. Korbannya lagi-lagi orang tua dan murid," tandas Ubaid.(OL-11)
PENDIDIKAN kerap dimaknai sebatas proses belajar-mengajar di ruang kelas. Padahal, mutu pendidikan sesungguhnya dibangun oleh sebuah ekosistem yang lebih luas.
MENTERI Kesehatan memiliki ambisi besar untuk mereformasi sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur.
Pelaksanaan TKA SD dan SMP tahun 2026 diawali dengan pendaftaran peserta 19 Januari hingga 28 Februari 2026,
Peran warga sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid, sangat strategis dalam memastikan sekolah aman dan nyaman.
Kesejahteraan siswa merupakan faktor penting yang selama ini kurang diteliti di Indonesia, padahal sangat berpengaruh pada perkembangan psikososial dan prestasi akademik.
BP Tapera mengusulkan perubahan harga rumah subsidi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan mendorong perubahan zonasi menjadi berbasis kabupaten/kota.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menjelaskan empat jalur penerimaan siswa baru yang terdapat pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang menggantikan PPDB
Keputusan zonasi tidak dapat diputuskan sendiri oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka cerita pernah menyurati menteri terkait masalah pendidikan, namun tidak mendapat respons.
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana berjanji menambah jumlah sekolah untuk mendukung sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana berjanji akan menambah jumlah sekolah untuk mendukung sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved