Menteri LHK: Analisis Karhutla Jangan Obok Psikolog Rakyat

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar menegaskan bahwa untuk melihat masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus akurat dan obyektif.

Dalam meniliai karhutla, menurut Menteri LHK, harus memahami dari definisi hotspots dan firespots hingga kepada angka-angka peluang secara statistik dari hotspots menjadi firespots.

Selain itu, Menteri Siti juga mengatakan harus menterjemahkan data  dengan referensi  lapangan yang tepat, bukan asal asumsi, apalagi hanya dengan prakiraan gambar-gambar ilustrasi.

"Sudah saatnya semua pihak bekerja secara riil bukan hanya atas  dasar asumsi  dan ilustrasi. Karena bila tidak obyektif dan tidak akurat hanya akan merusak dan melemahkan psikologi politik rakyat," paparnya.

“Dengan kata lain menjadi tidak adil bagi rakyat, termasuk juga bagi swasta, dan banyak pihak lainnya yang dalam 3 tahun terakhir sudah mau bekerja baik dan mau comply. Analisis karhutla yang digunakan harus betul-betul adil, jangan framing”, ujar Menteri Siti dalam pernyataannya, Minggu (28/6).

Pernyataan Menteri LHK tersebut sebagai tanggapan terhadap persoalan karhutla yang oleh sebagian masyarakat belum dipahami dan dipersepsikan secara tepat dan benar.

Sebelumnya, dalam acara FW Talk Kebakaran Hutan dan Lahan bersama Lembaga Lingkungan Hidup dan Agromaritim (LHA) Forum Wacana IPB, Sabtu (28/6), tenaga ahli Menteri LHK, Afni Zulkifli,mengatakan, persoalan Karhutla masih menjadi ancaman di Indonesia. 

Menurut Afni, tantangannya semakin besar karena terjadi banyak kesalahan persepsi memahami karhutla itu sendiri. Sehingga dalam berbagai diskusi dan evaluasi di ruang publik, ia menegaskan bahwa sering tidak merumuskan rekomendasi yang tepat bagi para pihak. 

''Ancaman karhutla akan semakin besar bila kesalahan persepsi di ruang publik ini terus dibiarkan. Kesalahan persepsi bisa mendelegitimasi kerja-kerja yang sudah baik dengan pengaburan informasi tanpa edukasi di tengah masyarakat. Ini juga akan sangat mempengaruhi tindakan evaluasi, atau bahkan pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan'' kata Afni.

Kesalahan persepsi jangan diteruskan

Menurut Afni, kesalahan persepsi contohnya saat memahami definisi pengendalian karhutla. Banyak pihak memahami pengendalian hanya sebatas pemadaman dan penegakan hukum saja.

Padahal pengendalian karhutla menurut Peraturan Menteri LHK 32/2016 merupakan konsep kerja dalam kesatuan utuh yang memuat enam elemen yaitu perencanaan, pencegahan, penanggulangan, pasca kebakaran, koordinasi kerja, dan kesiagaan.

''Persepsi yang salah ini tidak boleh diteruskan. Semua sektor, baik pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau bahkan masyarakat, harus menyamakan persepsi tentang apa itu pengendalian, sehingga gerak langkahnya akan sama," jelasnya.

"Harapannya pengendalian karhutla cukup berhenti di perencanaan atau tahapan pencegahan saja, tidak perlu sampai harus ada pemadaman. Pemerintah dalam hal ini KLHK berprinsip, mencegah lebih baik daripada memadamkan,'' ungkap Afni.

Kesalahan persepsi yang berimbas pada membesarnya Karhutla di tahap perencanaan, dicontohkan saat kejadian kebakaran di awal tahun 2019 di Rupat, Riau.

Ketika itu titik api yang masih kecil tidak bisa langsung diintervensi Satgas Kabupaten karena Pemda setempat beralasan anggaran belum ketok palu. Pemda juga beralasan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pencegahan. 

''Api dan asap tidak bisa menunggu anggaran ketok palu. Bahkan ada juga temuan pemda tingkat II hanya pasrah menunggu satgas Provinsi atau satgas nasional turun. Jika gagal direncanakan dan dicegah dengan baik mulai dari tingkat tapak, api hampir pasti akan membesar dan makin sulit dipadamkan,'' kata Afni.

Mengambil contoh dari data yang disajikan Walhi pada kegiatan yang sama, menyebutkan bahwa periode 1 Januari-20 Juni 2020, terdapat 44.093 titik panas di Indonesia.

Ternyata dengan confident level 80 %, hotspot pada periode yang sama terpantau hanya ada 870 titik. Monitoring hotspot ini bahkan sudah dapat diakses terbuka dalam bentuk aplikasi android di Web Sipongi KLHK, Lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Dengan membandingkan jumlah hotspot baseline tahun 2015, berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA), jumlah hotspot sebanyak 70.971 titik. Artinya perbandingan hotspot 2015 dan 2020 per Juni, terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 70.101 titik atau 98,77 %.

Sementara itu, Koordinator Kampanye Walhi Edo Rahman mengatakan bahwa Karhutla masih menjadi ancaman yang menghantui Indonesia.

Ia menilai penegakan hukum masih lemah. Aparat kepolisian disebut masih jarang menyasar korporasi besar.''Ini adalah kejadian berulang. Polisi juga jarang yang menyasar korporasi. Penegakan hukumnya masih sangat lemah,'' kata Edo.

Terkait hal ini pakar forensik kebakaran hutan yang juga Guru Besar IPB, Prof.Bambang Hero, mengatakan bahwa penegakan hukum seharusnya tidak dibebankan pada satu pihak saja, apalagi hanya mengandalkan penegakan hukum di Kementerian.

''Penegakan hukum itu sebenarnya di daerah juga ada, di Pemda juga. Pembuktiannya juga harus berani. Saya jadi saksi ahli sudah sangat lama dan banyak sekali tantangannya. Polisi saya kira sekarang juga sangat serius menindak para pelaku karhutla,'' kata Bambang. (RO/OL-09)