Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (24/6), Kementerian Sosial mengusulkan tambahan anggaran dari Pagu Indikatif Kementerian Sosial TA 2021 sebesar Rp62,024 triliun menjadi Rp91,911 triliun. Penambahan ditujukan untuk program perlindungan sosial dan peningkatan kualitas data sebesar Rp4,078 triliun.
Selain itu, Kemensos akan memperluas kepesertaan PKH dari 10 juta KPM menjadi 15 juta KPM dan Program Sembako (BPNT) dari 15,6 juta KPM menjadi 20 juta KPM.
Anggaran yang diusulkan dengan penambahan target tersebut masing-masing untuk PKH sebesar Rp17,858 triliun dan Program Sembako sebesar Rp7,950 triliun.
Menurut Menteri Sosial Juliari P. Batubara, untuk mengatasi dampak pandemi covid-19, Kemensos memandang penting untuk membantu masyarakat miskin melalui bantuan sosial reguler. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (BPNT) pada tahun 2021.
“Untuk itu, Kemensos akan memperluas kepesertaan PKH dari 10 juta KPM menjadi 15 juta KPM. Kemudian untuk Program Sembako (BPNT) dari 15,6 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Oleh karenanya, untuk mendukung program itu, kami mengajukan penambahan anggaran,” kata Mensos seperti dikutip dari keterangan resmi.
Selain itu, Mensos menekankan salah satu pemanfaatan anggaran untuk memperkuat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sesuai target awal TA 2020 sebanyak 135.000 KPM, dengan anggaran Rp270 miliar. Kemudian, katanya, pemanfaatan untuk pendamping KUBE profesional untuk New KUBE dengan anggaran sebesar Rp145 miliar.
Adapun usulan rehabilitasi sosial Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) sesuai target awal TA 2020 sebanyak 18.000 Unit dengan nilai Rp270 miliar.
Dalam Rapat Kerja tersebut, Mensos Juliari menyatakan bahwa realisasi anggaran Kemensos telah mencapai 97,78% atau nomor 1 dari lima K/L dengan anggaran terbesar tahun 2019. Yakni sebesar Rp57,726 triliun dari anggaran 59,039 triliun.
Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial tahun 2020. Selain itu, anggota dewan juga mendukung usul penambahan anggaran Kemensos TA 2021 menjadi Rp91,911 triliun.
Dukungan anggota dewan terhadap usulan tambahan pagu indikatif didasarkan atas kinerja Kemensos, termasuk tingginya penyerapan anggaran. Kemensos juga dinilai responsif terhadap masyarakat terdampak covid-19.
Para anggota Komisi VIII juga mendukung program Kemensos yang berorientasi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, yakni KUBE.
Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra M. Husni, program pemberdayaan sosial seperti KUBE harus terus ditingkatkan. "Kan anggarannya Rp20 juta, kalau perlu ditingkatkan," katanya.
Sementara Anggota Fraksi PKS Nurhasan menyatakan KUBE harus terus diperkuat karena untuk menciptakan mental muzzakki (pembayar zakat).
"Bukan untuk menciptakan mental mustahik (penerima zakat/bantuan). Saya sepakat agar KUBE ini diarahkan agar lebih eksis, membangun semangat dan lebih produktif," katanya. (OL-12)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
KEMENTERIAN Sosial menyalurkan bantuan logistik sekaligus melakukan pendataan korban terdampak bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD dan Pemda terus mempercepat upaya distribusi bufferstock logistik,
SEKRETARIS Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan penerima BLT kesra sudah 85 persen dari target, sedangkan Menko Airlangga mengatakan sudah 26,2 juta orang menerima bantuan itu dari 35 juta
Kementerian Sosial memberikan atensi khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terutama di wilayah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved