Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (24/6), Kementerian Sosial mengusulkan tambahan anggaran dari Pagu Indikatif Kementerian Sosial TA 2021 sebesar Rp62,024 triliun menjadi Rp91,911 triliun. Penambahan ditujukan untuk program perlindungan sosial dan peningkatan kualitas data sebesar Rp4,078 triliun.
Selain itu, Kemensos akan memperluas kepesertaan PKH dari 10 juta KPM menjadi 15 juta KPM dan Program Sembako (BPNT) dari 15,6 juta KPM menjadi 20 juta KPM.
Anggaran yang diusulkan dengan penambahan target tersebut masing-masing untuk PKH sebesar Rp17,858 triliun dan Program Sembako sebesar Rp7,950 triliun.
Menurut Menteri Sosial Juliari P. Batubara, untuk mengatasi dampak pandemi covid-19, Kemensos memandang penting untuk membantu masyarakat miskin melalui bantuan sosial reguler. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (BPNT) pada tahun 2021.
“Untuk itu, Kemensos akan memperluas kepesertaan PKH dari 10 juta KPM menjadi 15 juta KPM. Kemudian untuk Program Sembako (BPNT) dari 15,6 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Oleh karenanya, untuk mendukung program itu, kami mengajukan penambahan anggaran,” kata Mensos seperti dikutip dari keterangan resmi.
Selain itu, Mensos menekankan salah satu pemanfaatan anggaran untuk memperkuat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sesuai target awal TA 2020 sebanyak 135.000 KPM, dengan anggaran Rp270 miliar. Kemudian, katanya, pemanfaatan untuk pendamping KUBE profesional untuk New KUBE dengan anggaran sebesar Rp145 miliar.
Adapun usulan rehabilitasi sosial Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) sesuai target awal TA 2020 sebanyak 18.000 Unit dengan nilai Rp270 miliar.
Dalam Rapat Kerja tersebut, Mensos Juliari menyatakan bahwa realisasi anggaran Kemensos telah mencapai 97,78% atau nomor 1 dari lima K/L dengan anggaran terbesar tahun 2019. Yakni sebesar Rp57,726 triliun dari anggaran 59,039 triliun.
Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial tahun 2020. Selain itu, anggota dewan juga mendukung usul penambahan anggaran Kemensos TA 2021 menjadi Rp91,911 triliun.
Dukungan anggota dewan terhadap usulan tambahan pagu indikatif didasarkan atas kinerja Kemensos, termasuk tingginya penyerapan anggaran. Kemensos juga dinilai responsif terhadap masyarakat terdampak covid-19.
Para anggota Komisi VIII juga mendukung program Kemensos yang berorientasi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, yakni KUBE.
Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra M. Husni, program pemberdayaan sosial seperti KUBE harus terus ditingkatkan. "Kan anggarannya Rp20 juta, kalau perlu ditingkatkan," katanya.
Sementara Anggota Fraksi PKS Nurhasan menyatakan KUBE harus terus diperkuat karena untuk menciptakan mental muzzakki (pembayar zakat).
"Bukan untuk menciptakan mental mustahik (penerima zakat/bantuan). Saya sepakat agar KUBE ini diarahkan agar lebih eksis, membangun semangat dan lebih produktif," katanya. (OL-12)
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved