KPK Didesak Usut Tuntas Penyelewengan Dana Riset

PEMERHATI pendidikan tinggi Prof Dr Asep Saefuddin menilai masalah riset fiktif sebaiknya ditelusuri hingga tuntas. Pasalnya kasus yang terjadi bukan. hal yang baru.

"Bisa saja sudah lama, karena perilaku fiktif ini biasanya perlu trik-trik yang membudaya. Bagus saja bila KPK dapat mengendus aroma itu. Sebaiknya segera dituntaskan agar jangan terjadi penghamburan dana APBN dengan dalih riset. Ini penyakit berbahaya dan menular," tegas Asep Saefuddin menjawab Media Indonesia, Kamis (18/6).

Dia mengatakan itu terkait langkah Menristek/Kepala Badan Inovasi Riset Nasional (BRIN) Bambang Brojonegoro yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkal penyelewengan dana riset.

Adapun untuk riset yang berkaitan dengan penanggulangan covid-19, dia tidak merasa fiktif. Karena jelas terbuka dan transparan dengan riset yang barkaitan dengan kesehatan, ada konsorsiumnya yang juga melibatkan Kementerian Kesehatan seperti BPFK (Badan Pengkajian Fasilitas Kesehatan) dan BPOM.

Menurutnya Perguruan Tinggi fokus pada kualitas riset supaya berjalan sesuai dengan rencana dan proposal yang diajukan ke Kemenristek/BRIN. "Tentu Irjen Kemenristek dapat melakukan uji petik riset yang sedang dijalankan," ujarnya.

Ia melanjutkan tidak mungkin riset fiktif baru ketahuan sekarang. Sekiranya KPK sejak dulu sudah masuk ke wilayah itu, tentu akan terpantau sejak awal.

"Bisa juga dilihat dari indikator jumlah dana riset tiap tahun serta output riset tahunannya apa? Harus ada analisis dampak. Bisa dimulai dari riset dengan dana cukup besar. Apa obyektifnya dan bagaimana hasilnya. Informasi temuan harus dari lapangan, bukan hanya administrasi," tukas Asep yang juga Rektor Universitas Islam Al Azhar (UIA) Jakarta.

Menurutnya Inspektorat Jenderal Kemenristek harus pro aktif memantau rencana strategik riset Kemenristek/BRIN .Dikatakan saat ini fokus ke riset untuk solusi pensnggulangan covid19 untuk bahan herbal yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia, alat perlengkapan tenaga medis, virus like particle, vaksin. Juga riset untuk menanggulangi masalah ekonomi UMKM.

"Nah, Irjen ikut memantau perjalanan riset ini supaya tidak keluar dari sasaran dan tujuan. Bikin indikator output dan outcomenya secara jelas. Juga lihat kelembagaan riset yang dilibatkan (universitas, LIPI atau unsur swasta untuk hilirisasinya). Bila Irjen berjalan baik, KPK tentu tidak perlu masuk," pungkasnya.

Siti Juliantari dari ICW mengutarakan pernah terjadi korupsi dana penelitian.Diantaranya kasus korupsi dana penelitian di Uiversitas Tadulako tahun 2015/2016.

"Modusnya penyalahgunaan anggaran, jadi anggaran untuk penelitian tidak digunakan untuk penelitian tapi untuk kegiatan lain, misal perjalanan dinas, " ungkap Siti .

Modus lainnya juga dana dipotong untuk kegiatan lain yang tidak jelas. Kasusnya sudah diputus dengan tersangka Ketua Lembaga Penelitian dan Bendahara Universitas Tadulako dengan.erugian negara sekitar Rp 900 juta.(OL-4)