Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan ada 11 kabupaten yang belum menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Mayoritas kabupaten berlokasi di wilayah Papua.
"Yang masih nol persen (penyaluran) ada 11 kabupaten rata-rata di Papua. Penyebabnya ada dua. Pertama, memang belum menyalurkan. Kedua, sudah menyalurkan cuman belum bisa memberikan laporan, karena kondisi geografis," papar Abdul dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu (17/6).
Dirinci per wilayah, terdapat 291 kabupaten/kota yang sudah 100% menyalurkan BLT Dana Desa. Kemudian, 81 kabupaten/kota dengan penyaluran sekitar 75-99%. Sebanyak 24 kabupaten/kota sudah menyalurkan BLT Dana Desa sebesar 50-74%. Sekitar 27 kabupaten/kota dengan penyaluran 1-49%.
Baca juga: Mensos: Pemprov DKI Tidak Salurkan Bansos Sembako Juli-Desember
Adapun untuk rincian per desa, lanjut Abdul, BLT yang bersumber dari Dana Desa sudah tersalurkan di 65.736 desa hingga 16 Juni. Jumlah itu setara 90% dari total desa yang telah menerima Dana Desa.
Seiring dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial yang diperpanjang hingga Desember, Kementerian Desa PDT juga menambah masa penyaluran BLT Dana Desa.
Awalnya, BLT Dana Desa hanya disalurkan sampai Juni. Kemudian, kementerian memutuskan untuk memperpanjang hingga September. Namun, nilai bantuan dikurangi dari Rp 600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan per keluarga.(OL-11)
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved