Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
DUREKTUR Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3 )-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratmnawati, meresmikan fasilitas pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (Jabar).
Fasilitas pengelolaan sampah tersebut merupakan satu dari lima kabupaten di Daerah Aliran Sungai ( DAS) Citarum, Jabar, untuk tahun anggaran 2019.
Lima kabupaten dimaksud meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi .
Adapun tahap pertama, peresmian pada Kamis (11/6) baru dilakukan untuk Kabupaten Indramayu. Peresmian dilakukan bersama dengan Bupati Kabupaten Indramayu Taufik Hidayat dan jajarannya secara daring.
Hadir dalam peresmian tersebut, perwakilan dari Kantor Menteri Koordinator Kelautan dan Investasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Gubernur Jabar, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan lima kabupaten.
Dalam sambutan peresmian Dirjen PSLB3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, bahwa telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, di mana disebutkan bahwa KLHK termasuk ke dalam Tim DAS Citarum yang bertugas untuk menyediakan sarana pengelolaan sampah.
Karena itu, kata Dirjen Vivien, edukasi pengelolaan sampah oleh masyarakat perlu terus dilakukan agar sampah bisa berkurang dan pengelolaannya bermanfaat. “Peran tokoh masyarakat untuk ikut mengurangi sampah juga snagat penting,” katanya.
Paling diperhatikan Presiden
Mengenai DAS Citarum, Vivien mengungkapkan, rehabilitasi DAS Cutarum ini paling diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo dan beliau menginginkan agar DAS Citarum dapat kembali bersih dan bermanfaat buat seluruh masyarakat, terutama di wilayah DAS.
“Karena itu pengerjaannya kita keroyok bersama baik Kementerian PUPR, KLHK, Bappenas, Kemenko Kemaritiman, Pemerintah Daerah, dan masyarakat,” kata Vivien.
Berdasarkan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, KLHK memiliki peran penting mempercepat pelaksaan dan pelaksanaan kebijakan DAS Citarum melalui operasi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta pemulihan DAS Citarum.
Pada kesempatan peresmian ini, Ditjen PSLB3 KLHK memberikan bantuan pusat daur ulang sampah (PDU), satu bank sampah induk (BSI), dan tiga motor sampah roda tiga.
“Bantuan ini tidak besar, tapi diharapkan dapat membantu pengeloaan sampah di Kabupaten Indramayu. Saya berharap bahwa Saudara-saudara dapat memanfaatkan semaksimal mungkin sarana pengelolaan sampah yang telah dibangun, sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah di DAS Citarum ,” kata Vivien.
Sementara itu Bupati Indramayu, Taufik Hidayat dalam sambutan persmian mengatakan, kabupaten yang dipimpinnya merasa sangat berterima kasih karena pemerintah pusat melalui Ditjen PSLB3 KLHK telah membantu membangun Pusat Daur Ulang (PDU) dan Bank Sampak Induk (BSI) di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Hargeulis, Indramayu.
“Kami berharap, melalui KLHK, bantun seperti itu dapat ditingkatkan agar target pengurangan sampah di Indramayu bisa tercapai,” kata Taufiki. (RO/OL-09)
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan fasilitas umum bagi pemudik, tetapi juga sebagai pusat informasi jalur alternatif dan rawan bencana.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan keikusertaan warga dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Walhi Jakarta mengkritik ketergantungan pemerintah pada teknologi RDF dan insinerator. Simak solusi pengelolaan sampah organik yang lebih murah dan efektif.
Tragedi longsor Bantargebang yang menewaskan 4 pekerja menjadi alarm krisis sampah. Simak analisis Eddy Soeparno soal implementasi Perpres PSEL 2025.
PEMPROV DKI Jakarta dikejar waktu untuk memulihkan operasional pengelolaan sampah setelah gunungan sampah di TPST Bantargebang longsor.
Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, M. Fuadi Luthfi, mendesak pembentukan Pansus dan audit forensik proyek RDF Rorotan senilai Rp 1,28 triliun yang dinilai gagal memenuhi target.
Seluruh korban longsor TPST Bantargebang ditemukan. Menteri LH tegaskan ini kegagalan sistemik Pemprov DKI dan pelanggaran UU No 18 Tahun 2008
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved