Mandirikan Ekonomi Keluarga BKKBN Beri Pendampingan

DALAM menghadapi pandemi covid-19, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mendorong keluarga Indonesia untuk jeli melihat peluang ekonomi yang dapat dibangun. “Kita tidak benci asing, tapi kita harus cinta kemandirian,” jelas Hasto dalam webinar Era Normal Baru dalam Merintis Usaha Ekonomi Keluarga Pascapandemi Covid-19 yang diselenggarakan BKKBN, kemarin.

BKKBN, lanjut Hasto, memiliki program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) yang dapat memberikan pendampingan bagi keluarga untuk mulai mencari prospek bisnis yang baik. “Sasaran kami anak-anak, remaja, hingga usia lanjut. Itu menjadi penting,” jelasnya. *Dirinya mendorong masyarakat agar melihat peluang untuk menciptakan produk yang kompetitif dan membentuk kelompok guna mengumpulkan modal usaha. Jadi, jangan sampai permodalan dilakukan investor yang kemudian akan mengikat.

“Selanjutnya, membentuk pasar dan didukung IT yang bagus,” ucapnya.

Keluarga sebagai satuan terkecil masyarakat dinilai Hasto menjadi fondasi untuk menciptakan mental masyarakat pekerja keras, cerdas, dan inovatif. “Tiga hal ini kunci sukses untuk membangun keluarga mandiri sejahtera,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, pendiri Rumah Perubahan Rhenald Kasali mengungkapkan angkatan kerja di Indonesia didominasi usaha mikro. Perusahaan besar mampu menampung 3,6 juta tenaga kerja, menengah 3,77 juta, dan perusahaan kecil 5,83 juta, sedangkan usaha mikro mampu menampung 107,37 juta tenaga kerja.

“Jadi, bisa dibayangkan kekuatan ekonomi rakyat kita luar biasa. Dalam jangka menengah pun tidak bisa mengalahkan. Apalagi perusahaan besar perlu teknologi. Jadi, jangan lupakan ekonomi ke rakyatan,” tutur Rhenald.

Pandemi covid-19 ini dinilainya sebagai peluang besar untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, dengan berkaca pada krisis 1998 ketika Indonesia justru berhasil bangkit lewat usaha mikro yang dibangun masyarakat.

Rhenald melihat UPPKS dapat menjadi gerbang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro guna menciptakan kemandirian keluarga.

“UPPKS harus menggunakan data, superapps. Nah, nanti di BKKBN datanya bisa diklasifikasikan menggunakan algoritma. Jenis usahanya apa, omzet usaha, kemampuan usaha, modalnya bagaimana, pengelolaan usaha bagaimana, dan kapasitas mengembangkan usahanya seperti apa. Ini harus kita orkestrasi,” bebernya. (Ata/H-3)