Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MARISSA, 29, tak mau terjebak dalam situasi seperti sebelumnya. Warga Bogor ini memilih berangkat lebih awal menuju Stasiun Bogor, kemarin. Meskipun jam masuk kantor pukul 09.00 WIB, ia sudah sampai di stasiun pukul 05.30 WIB, 15 menit lebih awal ketimbang Senin (8/6) kemarin.
Hasilnya, meski masih terjadi antrean di stasiun, Marissa merasakan tak sepadat sehari sebelumnya. Waktu yang dibutuhkannya untuk bisa masuk ke kereta pun lebih singkat. Pada Senin dia membutuhkan waktu hampir 1 jam, sedangkan kemarin hanya 30 menit.
“Kemarin (Senin) itu parah banget, karena kalau Senin itu meskipun enggak ada apa-apa, pasti padet kan, ditambah ada pembatasan, makin-makin aja. Antara takut antre, tapi kudu ke kantor. Kalau hari ini (kemarin) lebih sedikit enggak hectic, banyak petugas yang atur,” ujar Marissa.
Beroperasinya KRL secara normal tidak hanya dimanfaatkan para pekerja. Sugito, 69, misalnya, pensiunan pegawai Mahkamah Agung itu memanfaatkan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi untuk mengurus keperluan pensiunnya.
Namun, warga Bekasi ini mengaku kecewa karena ada aturan yang hanya mengizinkan penumpang lansia naik kereta pada pukul 10.00-14.00 WIB. Akibatnya, ia tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang. Bahkan, urusannya itu pun tak terselesaikan. “Tadi saat mengurus pensiun, saya disuruh menunggu sampai jam dua siang di kantor. Akhirnya saya tinggal saja daripada enggak dapet kereta,” ujar Sugito saat ditemui di Stasiun Juanda.
Padahal Sugito telah menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Selain, tentu saja, menggunakan masker dan membawa hand sanitizer, serta selalu menjaga jarak dengan orang lain.
Berdasarkan pantauan di lapangan, masyarakat terus diingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari covid-19, baik di stasiun maupun di dalam kereta. Di Stasiun Tanah Abang, misalnya, petugas berkeliling menggunakan pengeras suara sambil tak bosan-bosan mengingatkan penumpang untuk berdiri di garis merah peron. Hal itu dilakukan demi terjadinya physical distancing antarpenumpang.
Penumpang di dalam kereta juga terpantau telah mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Bahkan, tak jarang ada yang mengenakan pelindung wajah dan sarung tangan. Suasana di dalam kereta juga cukup hening. Pasalnya, penumpang diimbau tidak berbicara saat berada di dalam kereta untuk menghindari transmisi covid-19. (Tri Subarkah/X-10)
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Dengan mulai beroperasinya sejumlah tempat hiburan itu, Edward mengatakan pihaknya bakal membuat tim khusus untuk pengawasan penerapan protokol COVID-19 di tempat hiburan.
SEBUAH foto menunjukkan ribuan orang berdesakan di kolam renang raksasa.
Dengan adanya kenormalan baru akibat pandemi covid-19 akan mendorong terjadinya peningkatan aktivitas politik melalui media cetak, elektronik, dan penyiaran.
Hingga Senin (3/8), terdapat penambahan 50 kasus terkonfirmasi covid-19, rekor terbanyak sepanjang pandemi.
Aturan di era kenormalan baru untuk sektor pariwisata di Bali sangat diperlukan karena provinsi tersebut mengandalkan industri wisata dalam pendapatan daerah.
PEMERINTAH daerah perlu melakukan pemantauan atau memberikan sanksi sosial terkait penerapan protokol CHSE di hotel dan lokasi wisata.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved