Akibat Pandemi, PMI Takut Tidak Punya Masa Depan

HUMAN Rights Working Group (HRWG), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jaringan Buruh Migran (JBM) baru saja merilis survei dampak covid-19 kepada pekerja migran Indonesia (PMI).

Deputi Direktur HRWG, Daniel Awigra, mengatakan survei tersebut dilakukan selama 21-31 April 2020. Survei menyasar 149 responden PMI yang bekerja di berbagai negara.

"Tujuan survei kita untuk melihat kurang lebih seperti apa dampak covid-19 terhadap keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan para PMI. Bagi kami ini amanah, suara yang sudah berteriak dan ingin didengarkan," ungkap Daniel dalam telekonferensi, Minggu (10/5).

Baca juga: 11 PMI Positif Covid-19, Kemenhub: Masalah dari Negara Asal

Lebih lanjut, temuan umum sebaran responden paling banyak terdapat dari Singapura, yakni sekitar 42,57%. Kemudian Saudi Arabia 17,57% dan Hongkong 16,89%.

Sekitar 53,69% responden berusia 35-44 tahun. Sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan, yakni 75,68% . Sedangkan laki-laki sebanyak 24,32%. Jenis pekerjaan PMI ini didominasi pekerja rumah tangga (PRT) sebanyak 73,65%.

"Sebanyak 95,16% responden Singapura mengatakan status penerimaan gaji mereka tetap dibayarkan. Disusul dengan permasalahan kerja lebih banyak dari biasanya, berikut ketidakjelasan situasi. Mereka mengharapkan adanya kejelasan mengenai pekerjaan overtime, namun tidak mendapatkan hak berupa gaji," sambung Daniel.

Baca juga: Pekerja Migran Paling Terdampak Covid-19

Sementara itu, 54,17% PMI di Saudi Arabia mengaku tidak mendapatkan gaji. Mereka juga mengalami ketakutan atau khawatir ditangkap karena tidak memiliki kelengkapan dokumen.

Secara keseluruhan, apa yang dicemaskan oleh PMI yaitu tidak adanya pendanaan tetap, sewa rumah yang harus dibayar, masalah perut dan keluarga di Tanah Air. Mereka bahkan mengatakan tidak takut mati, namun takut tidak memiliki masa depan. Banyak juga yang menyatakan ingin pulang ke Indonesia.

"Kalau dari survei ini banyak masalah yang dialami PMI. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Tapi upayanya dasar dan tidak masuk ke berbagai wilayah atau negara penempatan, seperti bantuan tidak menyeluruh. Kemudian ada PMI yang tidak dapat akses jaminan sosial," papar Sekretaris Nasional JBM, Savitri Wisnuwardhani.

Baca juga: Covid-19 Guncang Ekonomi, KSPI Khawatirkan PHK Massal

Terkait pemulangan PMI, Savitri mengakui ada beberapa yang sudah dipulangkan. Namun terdapat permasalah lain setelah pemulangan, yakni beberapa PMI terdampar di beberapa kabupaten.

"Dengan adanya UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, seharusnya hal-hal seperti ini bisa tercover. Kita harapkan tidak terjadi lagi ke depannya dan ini jadi pembelajaran," pungkas Savitri.(OL-11)