Pemerintah Larang Mudik karena Kesadaran Masyarakat Rendah

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjutak melihat langkah Presiden Joko Widodo yang melarang mudik didasarkan kenyataan masih rendahnya kesadaran masyarakat soal bahaya covid-19.

Hal itu terlihat dari pernyataan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang menyebut sudah ada 900 ribu orang yang melakukan mudik duluan dari Jabodetabek

"Masyarakat harusnya sadar, sehingga tidak perlu dilarang," kata Gilbert kepada Media Indonesia, Rabu (22/4).

Baca juga: Pemerintah Diminta Waspadai Pemudik Awal Sebelum 24 April

Dengan adanya larangan mudik oleh Presiden Joko Widodo, Gilbert berharap masyarakat betul-betul mengikuti ketentuan tersebut. Masyarakat diminta perlu belajar dari warga yang tinggal di Lombardi, Italia, yang tidak patuh.

"Karena tidak patuh, di Italia sana mengalami kengerian (korban covid-19) yang luar biasa. Jangan sampai seperti itu," tutur Gilbert.

Di samping itu, lanjutnya, Pemprov DKI juga perlu mengenali warga yang membutuhkan. Bukan hanya penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), tetapi juga korban PHK, buruh harian, pedagang kaki lima, dan lainnya.

Kebutuhan bahan pangan pokok harus dipastikan tersedia di DKI selama perpanjangan pembatasan sosial dan larangan mudik.

"Saat ini bansos Rp149.500 harusnya merata dalam seminggu, sekarang masih banyak yang belum terima," pungkas Gilbert. (OL-1)