Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
KEMENTERIAN Sosial akan segera menyalurkan bantuan sosial (Bansos) reguler bagi 23.700 Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat menyebut skema bantuan ini adalah untuk dukungan nutrisi dan terapi.
"Penyaluran ini dilaksanakan oleh Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD) Cibinong Bogor milik Kemensos," ujarnya dalam keterangan resmi kemarin (20/4).
Sejak April 2020, Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan kepada kelompok rentan di tengah pandemi Covid-19, salah satunya kepada penyandang disabilitas.
Harry menyatakan bahwa bantuan ini merupakan implementasi tagline "Kemensos Hadir", yakni Humanis, Adaptif, Dedikatif, Inklusif dan Responsif.
Pada Jumat (17/4) lalu, Kemensos menyalurkan sebanyak 6.839 paket sembako kepada penyandang disabilitas di wilayah Jabodetabek. Proses penyaluran dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) "Tan Miyat" Bekasi. Bantuan disalurkan melalui 8 Instansi Sosial, 20 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan 13 Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD).
“Selain melibatkan panti-panti sosial atau LKS, kami juga melibatkan OPD dalam penyaluran bantuan bagi penyandang disabilitas ini, sebagai wujud komitmen Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa dalam situasi terdampak Covid-19 ini ada upaya untuk meringankan beban pengeluaran penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhannya”, jelas Dirjen Rehsos.
Sebelumnya pada Sabtu (04/4), Kemensos juga telah menyalurkan 700 paket sembako kepada penyandang disabilitas di Jabodetabek.
Penyaluran ini dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) "Budhi Dharma" Bekasi melalui 22 Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS-PD)/Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD).
Bantuan sembako ini berupa paket lauk pauk, makanan anak dan makanan siap saji.
Dirjen Rehsos mengungkapkan keprihatinannya terhadap masyarakat dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. “Mereka kesulitan mengakses sembako dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. Paling tidak Kemensos ikut berbagi meringankan beban yang mereka alami,” ungkapnya.
Harry bersyukur semua bantuan sembako dapat terdistribusi dengan cepat.
“Kami bersyukur, bantuan sosial telah terdistribusi ke panti sosial, LKS dan OPD atas dukungan penuh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (Dit. PSKBA) dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos), tentu dengan persetujuan Bapak Menteri Sosial, Juliari P. Batubara,” jelasnya.
Untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, penyaluran bantuan sembako kali ini mengedepankan prinsip physical distancing.
"Selain itu, tim penyaluran bantuan pun menggunakan atribut yang tidak biasa, yaitu menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan," pungkasnya. (OL-2)
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
MESKI semangat inklusi terus digaungkan, nyatanya hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang berhasil menembus dunia kerja.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus dengan disediakannya ruang dan fasilitas pendukung, termasuk lowongan pekerjaan inklusif.
Talkshow tersebut menyoroti peran penting keuangan digital dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved