Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial akan segera menyalurkan bantuan sosial (Bansos) reguler bagi 23.700 Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat menyebut skema bantuan ini adalah untuk dukungan nutrisi dan terapi.
"Penyaluran ini dilaksanakan oleh Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD) Cibinong Bogor milik Kemensos," ujarnya dalam keterangan resmi kemarin (20/4).
Sejak April 2020, Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan kepada kelompok rentan di tengah pandemi Covid-19, salah satunya kepada penyandang disabilitas.
Harry menyatakan bahwa bantuan ini merupakan implementasi tagline "Kemensos Hadir", yakni Humanis, Adaptif, Dedikatif, Inklusif dan Responsif.
Pada Jumat (17/4) lalu, Kemensos menyalurkan sebanyak 6.839 paket sembako kepada penyandang disabilitas di wilayah Jabodetabek. Proses penyaluran dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) "Tan Miyat" Bekasi. Bantuan disalurkan melalui 8 Instansi Sosial, 20 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan 13 Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD).
“Selain melibatkan panti-panti sosial atau LKS, kami juga melibatkan OPD dalam penyaluran bantuan bagi penyandang disabilitas ini, sebagai wujud komitmen Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa dalam situasi terdampak Covid-19 ini ada upaya untuk meringankan beban pengeluaran penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhannya”, jelas Dirjen Rehsos.
Sebelumnya pada Sabtu (04/4), Kemensos juga telah menyalurkan 700 paket sembako kepada penyandang disabilitas di Jabodetabek.
Penyaluran ini dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) "Budhi Dharma" Bekasi melalui 22 Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS-PD)/Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD).
Bantuan sembako ini berupa paket lauk pauk, makanan anak dan makanan siap saji.
Dirjen Rehsos mengungkapkan keprihatinannya terhadap masyarakat dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. “Mereka kesulitan mengakses sembako dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. Paling tidak Kemensos ikut berbagi meringankan beban yang mereka alami,” ungkapnya.
Harry bersyukur semua bantuan sembako dapat terdistribusi dengan cepat.
“Kami bersyukur, bantuan sosial telah terdistribusi ke panti sosial, LKS dan OPD atas dukungan penuh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (Dit. PSKBA) dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos), tentu dengan persetujuan Bapak Menteri Sosial, Juliari P. Batubara,” jelasnya.
Untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, penyaluran bantuan sembako kali ini mengedepankan prinsip physical distancing.
"Selain itu, tim penyaluran bantuan pun menggunakan atribut yang tidak biasa, yaitu menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan," pungkasnya. (OL-2)
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Kisah Grisna Anggadwita menunjukkan bagaimana pemberdayaan dan pendekatan manusiawi membuka peluang ekonomi inklusif.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
Kegiatan ini lahir sebagai respons atas masih adanya kesenjangan antara potensi penyandang disabilitas dengan realitas praktik rekrutmen di dunia kerja.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Arifah menekankan pentingnya mendorong kemandirian, serta pembangunan masa depan yang layak bagi anak penyandang disabilitas.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved