Mayoritas Kepala Desa Tolak Mudik Lebaran Tahun Ini

PUSAT Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan jajak pendapat mengenai mudik Lebaran kepada 3.931 kepala desa dengan hasil mayoritas tidak setuju dengan mudik lebaran.

Kepala Pusdatin Kemendes PDTT Ivanovich Agusta mengatakan dari poling itu sampel yang terambil sebanyak 3.931 kepala desa yang sebarannya di 31 provinsi di seluruh Indonesia.

Populasi polling itu adalah 53.808 desa dengan mayoritas warga beragama Islam dengan margin eror dari kegiatan ini adalah 1,31%.

Baca juga: Siapkan Strategi untuk Masyarakat Terkena PHK Akibat Covid-19

Kemendes PDTT memberikan dua pertanyaan kepada kepala desa yang pertama yakni dengan situasi negara saat ini bagaimana pandangan kades terhadap mudik Lebaran.

"Hasilnya, ternyata 89,75%, atau sudah hampir mutlak, kepala desa sebetulnya tidak setuju warga mudik pada tahun ini," kata Ivanovich saat membacakan hasil poling melalui telekonferensi, Selasa (14/4).

Pertanyaan kedua adalah apa alasannya yang menarik baik yang setuju mudik atau tidak setuju mudik pada periode mudik ini. Kepala desa memberikan argumen dengan alasan mengutamakan kesehatan

"Misalnya daripada kena covid-19 di kota lebih baik ke desa tapi alasan kesehatan juga digunanakan kepala desa yang tidak setuju mudik lebih baik di kota daripada ke desa nanti semua warga desa kena covid-19," ujar Ivanovich.

Sehingga, kesehatan menjadi alasan utama yang dikemukakakan kepala desa yang tidak setuju adanya mudik pada periode ini .

"Alasan kesehatan jadi argumen mutlak juga 88,38%. Kedua, terutama yang setuju mudik, selain alasan kesehatan juga mempertimbangkan alasan sosial 45,51% dan alasan ekonomi 34,18%," ungkapnya.

Dikethui, Kementerian Perhubungan pada 2019 mengatakan warga yang mudik mencapai 23 juta warga desa.

Jika dilihat dari aspek ekonomi, mudik tahun ini jika tidak adanya wabah diprediksi akan ada dana Rp3,4 triliun yang akan masuk ke desa.

"Kalau itu terjadi tahun ini sebenarnya potensi mudik itu sambil membawa tunjangan hari raya, minimal pada gaji terakhir maka ada Rp3,4 triliun dana yang akan masuk ke desa melalui mudik ini," pungkasnya. (OL-1)