Program Prakerja Harus Transparan

WAKIL Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah agar bijaksana dan hati-hati dalam melaksanakan program kartu prakerja
yang proses pendaftaran tahap pertama sudah dimulai sejak Sabtu (11/4). Pasalnya, kuota gelombang pertama hanya untuk 164.000 pekerja, sedangkan yang membutuhkan pekerjaan mencapai jutaan orang.

“Saat pemerintah menetapkan social distancing akibat mewabahnya covid-19, sampai sekarang ini banyak perusahaan yang telah merumahkan, bahkan mem-PHK karyawannya. Informasi yang berkembang tercatat 1,2 juta orang di-PHK,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Legislator NasDem itu minta kepada pemerintah agar memperhatikan mereka. “Jangan sampai mereka frustrasi karena terbentur persyaratan yang tidak bisa mereka penuhi.”

Dalam persyaratan untuk mendapatkan kartu prakerja, disebutkan yang boleh mendaftar ialah warga negara berusia 18 ta hun ke atas. “Apakah mereka yang sudah berusia di atas 50 ta hun, misalnya, masih boleh men daftar?”

Rerie, sapaan akrab Lestari, juga mengingatkan agar pemerintah memersiapkan tindak lanjutnya setelah para peserta ikut pendidikan
dan pelatihan, misalnya kesempatan atau lowongan kerja buat mereka. “Jangan sampai setelah mendaftar dan ikut pelatihan, mereka kembali menjadi penganggur an,” katanya.

Karena pendaftaran dilakukan secara online, anggota dewan ini mengingatkan agar pemerintah juga menyiapkan infrastruktur, jaringan, sistem, dan IT-nya dengan baik.

“Kita tidak ingin dengar program yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah malah memunculkan masalah baru,”  demikian Rerie.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mempertanyakan data pekerja yang dirumahkan maupun yang di-PHK rilisan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Presiden KSPI Said Iqbal menuding, data yang menyebutkan jumlah tenaga kerja yang di-PHK mencapai 1,2 juta itu diduga dikeluarkan untuk mengejar cairnya dana bantuan sosial dan kartu prakerja.

Selain itu, data tersebut dirilis juga untuk mengaminkan keinginan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang meminta kelonggaran pembayaran THR serta pesangon buruh. “Kalau ini yang dimaksud, KSPI dan buruh Indonesia menolak keras sikap pemerintah dan Apindo tersebut,” tegasnya.

Membeludak

Sejak diresmikan Sabtu (11/4), situs prakerja.go.id langsung diserbu warga untuk mendaftar sebagai peserta program kartu pra kerja. Akibatnya, respons server menjadi lambat. Hingga Minggu (12/4) pukul 16.00 WIB, yang melakukan regristrasi sebanyak 1,4 juta.

“Dari tadi siang gagal terus mau coba login. Ada 5 kali percobaan gagal terus. Layanan webnya sempet gak bisa. Baru saat sore akhirnya bisa login,” ujar Titi Rahayu, pekerja korban PHK, tadi malam.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan hal itu bisa terjadi karena animo masyarakat sangat tinggi dan semua berbondong-bondong masuk pada saat yang bersamaan.

Panji mengatakan pihaknya telah berupaya untuk melakukan peningkatan kapasitas server dan layanan verifikasi e-mail. Selain itu, kapasitas kuota verifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga ditingkatkan.

“Ketika respons lambat, mungkin traffic sedang tinggi sekali. Bisa dicoba lagi di lain waktu. Layanan tersedia 24 jam. Pekan depan pun masih bisa ikut gelombang selanjutnya,” sarannya. (Pro/Put/Wan/LD/UL/FL/X-10)