Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJAK Maret 2020 lalu, pemerintah telah mengimbau masyarakat, khususnya aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) guna mencegah penyebaran virus korona (Covid-19) di Tanah Air. Plt Inspektur Jenderal Kementerian Agama Muhammad Tambrin mengatakan WFH seharusnya tidak membatasi para ASN untuk menjalankan tugasnya sehari-hari.
ASN memiliki kewajiban untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas APBN yang digunakan. Menurutnya, APBN merupakan amanah yang dihimpun dari pajak rakyat, oleh sebab itu kinerja ASN tidak boleh kendor meski ada kebijakan bekerja dari rumah.
Baca juga: 200 Ribu Pekerja Korban PHK di DKI akan Terima Kartu Prakerja
“Koordinasi bisa tetap dijalankan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Target kinerja juga harus diperhatikan. Jadwal kerja disusun untuk memastikan setiap output dapat diselesaikan secara efektif selama WFH, baik target harian, mingguan hingga bulanan. Semua harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas APBN yang digunakan,” kata Muhammad Tambrin dalam pernyataan tertulis, Jumat (10/4).
Tambrin menambahkan, bekerja secara profesional adalah kemuliaan di sisi Allah SWT, sehingga harus dilakukan kapan dan di manapun. WFH menjadi ujian akuntabilitas dan loyalitas setiap pribadi yang tercermin dari ketuntasan kinerjanya, sehingga penting menanamkan niat untuk selalu jujur bekerja, walau tidak ada yang melihat.
“Profesional dalam bekerja adalah bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Memperhatikan dengan baik urusannya dan berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan. Niatkan semata mencari ridha Allah, dan sadari bahwa Allah selalu mengawasi,” ujarnya.
Selain bernilai ibadah, WFH juga memberikan kesempatan bagi ASN agar lebih dekat dengan keluarga. Berkumpul bersama keluarga setiap hari seharusnya menjadi energi positif untuk mendorong agar kinerja lebih optimal dan produktif.
Menurut Tambrin, dalam menghadapi pandemi Covid-19, sudah seharusnya manusia mengoptimalkan usaha pencegahan dengan selalu hidup bersih dan sehat, serta menjaga jarak fisik (physical distancing). Dalam kondisi seperti ini, menurut Tambrin, sikap sabar dan lapang dada adalah kunci.
“Kunci dari kita sebagai ASN dan secara umum bagi Bangsa Indonesia melewati krisis ini adalah dengan bersabar, menyandarkan sepenuhnya pada kuasa Allah, meyakini bahwa di balik semua ini ada hikmah dan anugerah besar yang menanti. Sudah seharusnya kita saling menguatkan dan peduli. Insya Allah, musibah ini akan segera terlewati,” tandasnya. (OL-6)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang imbauan pembelajaran jarak jauh (PJJ) serta kebijakan work from home (WFH) hingga 1 Februari 2026.
Kondisi cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir dinilai turut memengaruhi mobilitas masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan ASN di DKI Jakarta menerapkan work from home akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI dan sekitarnya.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencabut kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Ia memastikan seluruh ASN kembali berkantor mulai hari ini (3/9)
Meskipun banyak yang berharap Work From Home (WFH) bisa mengatasi burnout, kenyataannya WFH tidak selalu menjadi solusi efektif bagi kesehatan mental pekerja.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved