Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PRESIDEN Joko Widodo menginstrusikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memangkas anggaran yang tidak prioritas. Wabah virus korona (Covid-19) disebutnya berdampak ke kondisi fiskal negara.
"Kondisi fiskal kita saat ini tidak dalam kondisi yang enteng," kata Jokowi dalam telekonferensi pengarahan kepada seluruh gubernur untuk menghadapi pandemi Covid-19, Selasa (24/3).
Baca juga: Jokowi Sebut Covid-19 Sudah Menyebar di 189 Negara
Misalnya, anggaran perjalanan dinas dan pertemuan. Dia mengarahkan anggaran belanja lain yang tidak dirasakan langsung masyarakat segera dipangkas.
"Lakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19," tegas dia.
Dia ingin APBN dan APBD direalokasi pada tiga hal. Pertama, belanja di bidang kesehatan untuk penanganan virus korona (covid-19). Kedua, anggaran untuk social safety net seperti batuan sosial. Terakhir, pemberian insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). (OL-1)
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved