Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyebut kasus demam berdarah dengue (DBD) mencapai 16.099. Beberapa provinsi masuk kategori zona merah termasuk DKI Jakarta.
"DKI Jakarta 583 kasus," kata Direktur Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, Senin (9/3).
Jumlah kasus di Ibu Kota masih lebih rendah dari delapan provinsi lainnya yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) sejumlah 2.711 kasus; Lampung 1.837 kasus; Jawa Timur 1.761; dan Jawa Barat 1.420 kasus.
Kemudian Jambi sebanyak 703 kasus; Jawa Tengah 648 kasus; Riau 602 kasus; Sumatra Selatan 593 kasus, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) 558 kasus.
Baca juga: Kasus DBD Capai 16.099 dengan Kematian 100 Orang
Provinsi lainnya, angka DBD masih di bawah angka 500 kasus berada di zona kuning dan hijau.
Jumlah kasus secara nasional tersebut telah membuat 100 orang dinyatakan meninggal akibat wabah ini. NTT masih menjadi tertinggi dengan jumlah 32 orang meninggal.
Diikuti Jawa Barat dengan jumlah korban jiwa 15 orang, Jawa Timur 13 orang, Lampung 7 orang, Jawa Tengah 4 orang, serta Bengkulu dan Sulawesi Utara masing-masing 3 orang.
Nadia mengatakan, jumlah provinsi yang melaporkan wabah DBD sebanyak 28.
Kemudian 370 kabupaten atau kota dilaporkan terjangkit. Kabupaten Sikka, NTT, menjadi salah satu wilayah yang berstatus kejadian luar biasa (KLB) dengan angka kasus 1.195 orang dan menelan 14 korban jiwa. (OL-1)
Budi mengatakan personel akan ditempatkan di gereja-gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat Kristiani selama perayaan Paskah.
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved