Atasi Banjir, BPN Audit Pemanfaatan Tanah di Jakarta & Puncak

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan audit pemanfaatan ruang DKI Jakarta untuk mendapatkan solusi atas banjir yang kerap terjadi.

Selain permukaan tanah yang terus menurun, masalah banjir Jakarta juga turut disumbang dari persoalan di hulu. Kawasan Puncak, Bogor, disinyalir jadi salah satu sebab Ibu Kota seakan ramah dengan banjir.

"Sekarang ATR/BPN tahun ini lagi berkejaran degan waktu utk mengaudit semua dari hulu sampai hilir. Menurut informasi dari hulu ada persoalan juga. Karena di Puncak kan sudah jadi vila," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Budi Situmorang di kantornya, Jakarta, Selasa (25/2).

BPN, lanjut Budi, berencana untuk menanam kembali pohon-pohon di kawasan yang telah disulap menjadi vila. Berdasarkan ketentuannya di kawasan tersebut hanya sebesar 20% lahan boleh dijadikan lahan komersil, akan tetapi kenyataannya jumlah bangunan di kawasan itu telah terlampau jauh.

"Kalau lebih dari 20% kita bongkar dan umumnya itu vila-vila, sesuai kebijakan pak menteri ada win-win solution. Lahan-lahan yang kosong mereka diminta tanam pohon-pohon. Nanti kita sediakan bibitnya kerja sama dengan KLHK," jelas Budi.

Baca juga : Ini Daerah yang Berpotensi Hujan Lebat Sepekan Kedepan Versi BMKG

Pemilik vila nantinya akan diberikan hak pakai untuk menanam kembali pohon-pohon di sekililingnya. Secara umum, kata Budi, mayoritas pemilik vila belum memiliki hak pakai untuk melakukan penanaman pohon.

Program penanaman kembali itu akan dimulai di wilayah Tugu dan dijadikan sebagai pilot project untuk wilayah lain. "Kita mulai dari situ. Ini pilot project kita. Walaupun bukan kerja kita, tapi kerja sama dengan pemda dan KLHK," jelas Budi.

Lebih lanjut, untuk memecahkan persoalan banjir, BPN turut menggandeng Dinas terkait di wilayah Bogor dan Depok. Misalnya, beberapa situ yang terdapat di wilayah itu akan disertifikasi oleh BPN guna mencegah pengurangan lahan.

Sedangkan di Jakarta, akan dilakukan identifikasi dan kecocokan data. Pasalnya saat ini ditemui ada tempat yang tidak memiliki sertifikat dan segera mungkin akan dibongkar.

Namun Budi enggan menyebutkan tempat yang dimaksud. 

"Ada tempat yang mau kita bongkar. Karena sesuai UU nomor 24/2007. Pemerintah bisa mencabut hak kalau untuk penyelenggaraan bencana. Bisa dibaca di UU nya," pungkas dia. (OL-7)