Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan, pemerintah perlu mengubah kurikulum 2013 dengan yang baru. Sebab menurutnya kurikulum lama sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
"Kurikulum harus diubah. Kan kurtilas (kurikulum 2013) sudah cukup lama, memang harus ditinjau kembali," kata Dede saat ditemui Media Indonesia usai rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/2).
Dede menjelaskan, di era modern seperti sekarang ini, siswa seharusnya diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang akan ia pelajari. Model ini sama dengan saat mahasiswa memilih mata kuliah di perguruan tinggi.
Sedangkan model penjurusan seperti yang masih diberlakukan di SMA, dinilai cenderung kaku. Padahal, siswa yang mengambil jurusan IPA di SMA bisa saja kuliah di bidang Sosial saat masuk perguruan tinggi.
"Sebetulnya sama seperti kita masuk kampus Ada sekian SKS, mana yang wajib, mana yang tidak. Nah, itu bisa dimulai dari SMP SMA, jadi dia sudah mencanangkan dirinya bahwa, saya akan menjadi seorang entrepreneur. Untuk menjadi entrepreneur saya harus belajar mulai dari sejarah, sosioligi, ekonomi, dan sebagainya," terang Dede.
Dede pun memandang, jika nantinya Mendikbud akan mengganti kurikulum, maka sebaiknya diperkuat dengan kebijakan yakni dengan merevisi Undang-Undang Sisdiknas.
"Kurikulum itu kan di UU, mau tidak mau kurikulum harus diubah melalui UU juga. Nah, kita akan melaksanakan revisi UU Sisdiknas, di dalam revisi UU Sidiknas nanti DPR akan pemerintah akan mengkaji (apa saja yang dibutuhkan)," tuturnya.
Selain dari segi kebijakan, Dede juga berharap agar Mendikbud segera menetapkan petinggi eselon 1 definitif. Sebab, Mendikbud tidak bisa sendiri dalam menjalankan tugasnya.
"Saya lihat ide-ide beliau ini cukup terobosan, tapi yang saya khawatirkan adalah perahunya. Konsen kita adalah jangan Plt dong, arus definitif. Nanti dari definitif itu kita akan bisa melihat, oh perahunya ini dinahkodai oleh sosok yang seperti ini, itu penting juga," tandasnya. (Aiw/OL-09)
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyampaikan pandangannya menyikapi perkembangan penanganan lingkungan dan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kekosongan posisi Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar merupakan implikasi dari ditetapkannya Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Pengangkatan Sari didasarkan pada ketentuan Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Adies Kadir dipastikan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar serta posisinya sebagai anggota legislatif.
Manuver DPR tersebut merupakan bagian dari tren global menguatnya otoritarianisme yang menyasar institusi demokrasi.
Saksi Sutanto ungkap peran dominan Jurist Tan dalam sidang korupsi pengadaan laptop Kemendikbudristek yang menyeret nama Nadiem Makarim.
Dalam persidangan, terlihat juga istri Nadiem, Franka Franklin, serta ibunda Nadiem, Atika Algadrie, yang sudah hadir dan menyambut Nadiem sejak masuk ke ruang sidang.
KEMAMPUAN membaca bukan bawaan lahir. Otak manusia tidak dirancang untuk itu. Itu ialah penemuan budaya yang baru
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved