Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan, pemerintah perlu mengubah kurikulum 2013 dengan yang baru. Sebab menurutnya kurikulum lama sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
"Kurikulum harus diubah. Kan kurtilas (kurikulum 2013) sudah cukup lama, memang harus ditinjau kembali," kata Dede saat ditemui Media Indonesia usai rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/2).
Dede menjelaskan, di era modern seperti sekarang ini, siswa seharusnya diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang akan ia pelajari. Model ini sama dengan saat mahasiswa memilih mata kuliah di perguruan tinggi.
Sedangkan model penjurusan seperti yang masih diberlakukan di SMA, dinilai cenderung kaku. Padahal, siswa yang mengambil jurusan IPA di SMA bisa saja kuliah di bidang Sosial saat masuk perguruan tinggi.
"Sebetulnya sama seperti kita masuk kampus Ada sekian SKS, mana yang wajib, mana yang tidak. Nah, itu bisa dimulai dari SMP SMA, jadi dia sudah mencanangkan dirinya bahwa, saya akan menjadi seorang entrepreneur. Untuk menjadi entrepreneur saya harus belajar mulai dari sejarah, sosioligi, ekonomi, dan sebagainya," terang Dede.
Dede pun memandang, jika nantinya Mendikbud akan mengganti kurikulum, maka sebaiknya diperkuat dengan kebijakan yakni dengan merevisi Undang-Undang Sisdiknas.
"Kurikulum itu kan di UU, mau tidak mau kurikulum harus diubah melalui UU juga. Nah, kita akan melaksanakan revisi UU Sisdiknas, di dalam revisi UU Sidiknas nanti DPR akan pemerintah akan mengkaji (apa saja yang dibutuhkan)," tuturnya.
Selain dari segi kebijakan, Dede juga berharap agar Mendikbud segera menetapkan petinggi eselon 1 definitif. Sebab, Mendikbud tidak bisa sendiri dalam menjalankan tugasnya.
"Saya lihat ide-ide beliau ini cukup terobosan, tapi yang saya khawatirkan adalah perahunya. Konsen kita adalah jangan Plt dong, arus definitif. Nanti dari definitif itu kita akan bisa melihat, oh perahunya ini dinahkodai oleh sosok yang seperti ini, itu penting juga," tandasnya. (Aiw/OL-09)
WAKIL Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan apresiasi tinggi terhadap aksi heroik Raihan Diaz Rinawi, yang memanjat tiang bendera setinggi 12 meter saat upacara HUT ke-80 RI di Lampung
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved