Wapres Minta BPKP Evaluasi Efektivitas Bansos

BADAN Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin untuk mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial (bansos).

Permintaan Wapres itu disampaikan Ketua BPKP yang baru dilantik pekan lalu, Muhammad Yusuf Ateh, kepada media di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (10/2).

"Kami mendapat tugas dari Pak Wapres untuk membantu beliau melakukan monitoring evaluasi terhadap dampak anggaran bansos dan subsidi untuk masyarakat kurang mampu," tutur Ateh.

Ia menjelaskan anggaran untuk bansos yang digelontorkan pemerintah cukup banyak sebesar Rp390 triliun dalam lima tahun terakhir. Wapres, ujarnya, ingin melihat dampak bansos terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat termasuk melihat sejauh mana bansos berkontribusi menurunkan angka kemiskinan.

"Berapa orang miskin yang menjadi lebih baik hidupnya dengan program pemerintah ini? Kami akan membantu memberikan data-data dan monitoring evaluasi yang ada di lapangan kepada Pak Wapres," paparnya.

Evaluasi program bansos oleh BPKP, ujar Ateh, akan dimulai pada tiga bulan pertama 2020.

Ateh menyampaikan sejatinya memang sudah menjadi tugas BPKP untuk memberikan sejauh mana efektivitas program-program yang dibuat pemerintah berdampak pada masyarakat. (X-12)