Keberpihakan Negara pada Pasien Kanker

PERINGATAN Hari Kanker Sedunia setiap 4 Februari menjadi sangat menyesakkan bagi Mutia, 25, setelah dua kerabat dekatnya meninggal dunia karena kanker. Kakaknya divonis kanker getah bening stadium 3 dan adik iparnya divonis kanker timoma stadium 3.

Meski jenis kankernya berbeda, keduanya sama-sama menjadi korban salah diagnosis hasil biopsi. Biopsi adalah pengambilan jaringan untuk mendeteksi ketidaknormalan pada tubuh.

Salah diagnosis pada kakaknya diketahui lebih awal, dan pihak rumah sakit meminta agar kesalahan itu tidak dipublikasikan keluarga pasien, sedangkan kesalahan diagnosis sang adik ipar sangat fatal sebab hal itu baru diketahui ketika dokter bedah mengoperasinya.

"Sebelum operasi dibilang tumor jinak. Tapi, setelah dada adik ipar saya dibelah sampai pusar, dokter bedah bilang ini tidak mungkin jinak. Akhirnya, massa di dada adik saya itu tidak jadi diambil seluruhnya, hanya diambil sedikit untuk dibiopsi ulang," ucap Mutia.

Dengan luka sayatan operasi yang panjang, adik iparnya sangat kesakitan, selama 6 bulan lamanya. "Karena salah diagnosis, pasien yang jadi korban," imbuhnya.

Itulah yang membuat Mutia malas memeriksakan diri ke rumah sakit, ketika dirinya mengalami benjolan di bagian tenggorokannya. Ia pun memilih untuk berobat ke alternatif.

Berkaca pada hal itu, penyintas kanker yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Lestari Moerdijat menyerukan pada pemerintah untuk lebih memberikan perhatian pada pasien kanker.

"Kehadiran negara, bukan hanya ketersediaan obat, melainkan bagaimana kemudian kebijakannya itu sendiri. Masih jauh dari sempurna," ujarnya kepada Media Indonesia di Jakarta Selatan, kemarin.

Ia pun mengutip dr Inez Nimpuno yang juga penyintas mengatakan tingginya angka kematian penderita kanker di Indonesia karena beberapa hal. Di antaranya, belum cukupnya jumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan kanker, pelayanan kesehatan belum memadai dan belum berkualitas.

Selain itu, sistem pelayanan kesehatan belum mempunyai kerangka yang jelas mengenai layanan pasien kanker yang berkesinambungan sejak didiagnosis sampai tahap paliatif, dan program Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) belum bisa menjamin layanan terapi kanker secara memadai.

Menurutnya, pemerintah perlu memperbanyak rumah sakit dan tenaga medis yang berkualitas di daerah untuk melayani penyintas kanker. "Jangan membiarkan penyintas kanker menderita dan akhirnya meninggal hanya karena terbentang jarak yang jauh dari rumah sakit yang memungkinkan mereka berobat," kata Rerie, panggilan akrabnya.

Untuk memperkecil risiko masyarakat terkena kanker, Rerie juga mendesak pemerintah melakukan program nasional deteksi dini yang memadai dengan cara mudah dan terjangkau. "Kita menyadari program deteksi dini kanker tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Tetapi negara semestinya berpihak pada penyelamatan nyawa rakyat," tambah politikus Partai NasDem itu.

Kerja tim

Ahli Hematologi Onkologi Medik UGM, dr Mardiah Suci Hardianti menyebutkan penanganan kanker bukan hanya masalah benjolan, melainkan juga penyakit yang bersifat sistemis atau dapat menyebar ke seluruh bagian tubuh sehingga penanganannya memerlukan kerja sama tim medis.

Selain pengobatan secara medis, kesehatan mental pasien kanker juga menjadi hal penting. Dokter Spesialis Paru RSPP Jakarta, dr Wahyuningsih, mengatakan dukungan dari lingkungan sekitar, terutama keluarga, menjadi sangat penting bagi para penyintas kanker.

Ahli Hematologi Onkologi Medik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dr Ikhwan Rinaldi, SpPD-KHOM mengatakan, tindakan biopsi mestinya tidak berdampak buruk. "Rumus umumnya semua jenis kanker harus dibiopsi," tegasnya. (Aiw/Fer/AU/Ata/H-2)