KPI Awasi Penayangan Peran Aparat Negara di Program Televisi

WAKIL Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mulyo Hadi Purnomo mengakui ketidaktelitian dan minimmya upaya tim kreatif program dan film termasuk sinetron untuk mengetahui aturan dalam memerankan tokoh institusi negara.

"Memang produksi house (PH) sinetron terburu-buru membuat. Sekecil apa pun itu apa lagi itu tokoh maka harus sesuai dengan aturan dan disiplinnya serta harus memahami SOP dalam adegan. Itu yang selama ini sering diabaikan padahal dari peran itu akan mempersepsikan polisi," ungkap Mulyohadi di Jakarta, Kamis (30/1).

Meski sudah berlangsung lama namun KPI hanya menerapkan sanksi teguran kepada pihak media yang menayangkan program tersebut.

"Kami terapkan sanksi teguran. Tapi kalau masalah teknis kami tindak berikan sanksi," imbuhnya.

Menurut Mulyohadi, KPI telah membuat nota kesepahaman sejak lama bersama Polri terkait penerapan disiplin Polri untuk diterapkan dalam program televisi. Tapi dalam kesepakatan tersebut hanya mengatur tentang perilaku pendeskriditan institusi.

"Aturannya kami memang ada MoU dengan polri kalau kemudian mendeskreditkan polisi maka kami lakukan pemanggilan. Dengan adanya module ini kami jadi paham dan akan kami share ke semua PH untuk harus mengetahui," jelasnya.

Sementara itu di beberapa tanyangan realitas polri, KPI beberapa kali menemukan pelanggaran media yang menayangkan wajah anak di bawah umur dalam program tersebut.

"Memang kami temukan beberapa program seperti anak di bawah umur yang tidak diblur wajahnya. Maka kami panggil pihak medianya," tukasnya, Kamis (30/1). (OL-09)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Deri Dahuri