Integrasi Tangani Konflik Manusia-Satwa

PERUBAHAN hutan menyebabkan berkurangnya kantung populasi dan area jelajah satwa liar sehingga memicu konflik dengan manusia di desa yang berbatasan langsung dengan hutan tak dapat dihindari. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya menangani konflik antara manusia dan satwa secara terintegrasi.

KLHK mendorong Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan USAID Lestari dan WCS-IP mengembangkan pendekatan masyarakat desa mandiri (MDM) di Lanskap Leuser yang menangani penyelamatan satwa terancam punah di Sumatra, yakni orang utan, gajah, harimau, dan beruang. Lanskap Leuser merupakan satu dari tiga lanskap prioritas penyelamatan satwa terancam punah di Sumatra.

"MDM berupaya menciptakan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik di tingkat desa," jelas pendamping MDM Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) Sukardi, di Desa Batu Napal, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh, Sabtu (25/1).

Menurut Sukardi, peningkatan kemampuan masyarakat menangani kejadian konflik di tahap awal merupakan hal krusial yang memengaruhi situasi selanjutnya.

Permasalahan menjadi kompleks karena melibatkan keselamatan warga sekaligus hewan yang dilindungi. "Selain dampak negatif berupa kerugian ekonomi dan korban luka dan kehilangan nyawa, konflik sering kali berakhir dengan kematian satwa. Akibatnya, populasi satwa liar terancam," jelas Seksi Wilayah II BKSDA Aceh, Hadi Sofyan.

Pendekatan MDM di tujuh desa rawan konflik didorong melalui advokasi dan penguatan isu di media massa. BKSDA bekerja sama dengan kedua mitra itu juga mengadakan kegiatan kunjungan media ke dua desa masyarakat desa mandiri, yakni Desa Panton Luas, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dan Desa Batu Napal, Kecamatan Sultan Daulat, Subulussalam.

"Kunjungan media ke lapangan dapat memperlihatkan contoh praktik cerdas penanganan konflik manusia dan satwa yang terintegrasi," jelas Leuser Landscape Coordinator, Erwin Alamsyah Siregar. Lebih lanjut, liputan media ini diharapkan akan menjadi pemantik diskusi yang akan berpengaruh dalam proses pembentukan kebijakan. Harapannya, upaya tersebut akan mengamplifikasi program MDM di tingkat provinsi dan nasional. (Fer/H-3)