Indonesia Komitmen Penuhi Implementasi Paris Agreement

PEMERINTAH Indonesia tetap berkomitmen mencapai target implementasi Perjanjian Paris dalam Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC-COP 25) di Ifema, Madrid, Spanyol, 2-13 Desember 2019.

Hal itu antara lain dilakukan pemerintah Indonesia dengan menurunkan tim negosiator terkait dengan kewajiban negara-negara dunia dalam mencapai kesepakatan pelaksanaan Perjanjian Paris pada Januari 2020.

“Dari sisi komitmen, sejumlah negara maju memenuhi komitmen awal yang free 2020. Target kita menurunkan emisi hingga 26%, dari saat ini 29%. Kami konsisten dan ingin negara maju melakukan hal sama sebelum 2020,” ungkap Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong kepada wartawan di Madrid.

COP 24 pada 2018 di Katowice, Polandia, tidak menghasilkan kesepakatan terkait dengan implementasi Perjanjian Paris, khususnya Artikel 6. Artikel 6 meliputi sejumlah sarana implementasi Perjanjian Paris lewat mekanisme pasar dan nonpasar. Adapun pelaksanaan Perjanjian Paris ditargetkan mulai Januari 2020.

Indonesia, kata Alue, telah melakukan berbagai upaya menurunkan emisi yang memengaruhi pemanasan global. Misalnya, program penurunan emisi dari deforestasi serta perusakan hutan, perbaikan manajemen gambut, pencegahan kebakaran, dan program campuran minyak nabati 30% dan 60% untuk biodiesel (B30 dan B60).

Di Madrid, keberadaan Paviliun Indonesia bahkan dihiasi ornamen bambu. Selain memiliki bentuk unik sehingga menarik pehatian pengunjung yang menuju ruang rapat COP 25, bambu memiliki beragam fungsi seperti dapat dimanfaatkan untuk menghadapi perubahan iklim.

“Melalui Paviliun Indonesia, kami jelaskan tentang gambut. Bahwa kita sudah siap dan maju dalam melaksanakan target pengurangan emisi mulai tahun depan,” imbuh Alue.

Meski begitu, dirinya belum dapat memastikan tingkat emisi yang sudah dicapai Indonesia. Apabila mengacu data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada 2018, pencapaian kontribusi penurunan emisi Indonesia sudah mencapai 24,4%. Upaya Indonesia memenuhi target emisi ialah dengan tindakan no point of return.

“Kami memiliki trajectory (arahan) tentang bagaimana mengurangi emisi dari sektor kehutanan, lalu soal tata kelola lahan, industri, energi, sampah, dan lainnya,” jelas Alue.

National Focal Point UNFCCC Indonesia Ruandha Agung Sugardiman bahkan berharap COP 25 tidak mengalami deadlock seperti tiga tahun terakhir. Mengingat target implementasi Perjanjian Paris tinggal hitungan hari, yakni Januari 2020.

“Kami melakukan upaya bilateral, negosiasi informal. Secara bilateral, sudah ada kesepakatan dengan Norwegia, Inggris, dan Jerman. Untuk non market, posisi Indonesia itu aman, jadi kami ikuti. Kasihan negara-negara yang masih di bawah kita, mereka harus didukung,” ucap Agung.

Agung menambahkan ada sekitar 40-50 negosiator yang diturunkan dalam COP 25 guna memperjuangkan kepentingan Indonesia. Terlebih, konferensi kali ini penting lantaran selama tiga tahun terakhir hasilnya selalu deadlock. Apalagi, Amerika Serikat (AS) menyatakan keluar dari Perjanjian Paris pada tahun lalu.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyampaikan, Indonesia berkomitmen kuat dalam negosiasi terkait dengan kewajiban negara-negara di dunia untuk mencapai kesepakatan implementasi Perjanjian Paris pada Januari 2020.

“Pengalaman Indonesia sejak COP 13 di Bali pada 2007 jadi modal penting dalam implementasi Perjanjian Paris. Karena itu, saya mengajak seluruh komponen bangsa menyamakan persepsi serta mengambil langkah kolektif untuk bergerak. Aksi iklim adalah aksi kita semua,” pungkas Muhaimin.

Program desa iklim

Sebanyak 197 negara menghadiri pembukaan COP 25. Pada tahun ini, UNFCCC mengusung tema Time for action yang membahas langkah nyata mewujudkan Artikel 6 Perjanjian Paris.

Kali ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga meng­apresiasi komitmen sektor swasta yang baru bergabung dan penambahan investasi hingga US$4 triliun untuk mencapai target zero emission pada 2050.

Sebelumnya, sebanyak 177 perusahaan telah menyatakan komitmen investasi US$2,8 triliun dalam upaya melawan perubahan iklim. Saat ini, terdapat 50 perusahaan yang bergabung dalam komitmen tersebut.

“Investor baru bergabung serta meningkatkan (nilai investasi) dua kali lipat dari angka itu. Saya senang dengan angka itu karena menunjukkan kepedulian sektor swasta dari grey economy menuju green economy,” ujar Sekjen PBB Antonio Guterres dalam high level meeting, di Madrid.

Lebih lanjut, Guterres menekankan komitmen semua pihak untuk memenuhi target Perjanjian Paris pada 2020, terutama menjaga penaikan suhu bumi dalam batas 1,5 derajat celsius.

“Kita ingin semua negara mengikuti langkah 75 negara yang berkomitmen maju pada 2020, net zero strategy pada 2050, atau perjanjian karbon pada 2050. Kita ingin semua negara meningkatkan komitmen mereka tahun depan,” urai Guterres.

Menurut dia, partisipasi masyarakat dalam langkah menurunkan emisi gas rumah kaca sangat penting. Peran serta masyarakat akan membuat program pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran. Itu sekaligus menciptakan nilai sosial, ekonomi, lingkungan, dan bisa membantu mengurangi risiko bencana terkait dengan iklim di tingkat lokal.

Di Indonesia, saat ini ada 50% penduduk Indonesia berada pada perdesaan, yakni tersebar di 83.000 desa. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat terkait dengan lingkungan hidup, pemerintahan era Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Program Desa Iklim (Proklim).

Proklim dikelola Kementerian LHK untuk meningkatkan partisipasi publik serta pemangku kepentingan lain dalam memperkuat kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Saat ini sebanyak 2.086 desa/kelurahan dan dusun/RW sudah teregistrasi sebagai kampung iklim.

“Kami mendorong masyarakat meningkatkan ketahan­an terhadap perubahan iklim,” terang Alue dalam diskusi bertema Building climate resiliency from the villages di Paviliun Indonesia.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menambahkan, Indonesia telah memperbaiki teknologi pemantauan iklim dan cuaca. Sistem observasi di lapangan bahkan diperkuat dengan dukungan sistem informasi.

“Teknologi pemantauan membantu petani dan nelayan yang rentan terhadap perubahan iklim. Petani dibimbing dalam mengembangkan pola budi daya pertanian baru yang menyesuaikan dengan perubahan iklim. Nelayan juga dibina untuk memahami cuaca lautan serta mengetahui lokasi keberadaan ikan,” tutup Dwikorita. (Tes/S5-25)