Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN untuk menghapus ujian nasional (UN) yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mendapat dukungan penuh Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa bersama penghapusan UN segera berlaku sistem baru yang disebut asesmen kompetensi. Asesmen tersebut akan mengukur posisi kualitas pendidikan nasional yang selama ini dijalankan.
"Pendidikan kita sampai ke level mana, nanti sudah dihitung. Saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud," kata Presiden Jokowi seusai peresmian Tol Layang Jakarta-Cikampek, kemarin.
Jokowi menambahkan bahwa asesmen dilakukan tidak hanya untuk siswa, tetapi juga bagi guru dan sekolah. Dari hasil asesmen yang dilakukan itu, kelak dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana grade sekolah di Indonesia.
Selanjutnya, menurut Jokowi, setiap sekolah harus mencapai passing grade tertentu sebagai standar kepatutan kualitas pendidikan. Dengan penerapan passing grade itu akan disaring sekolah mana saja yang harus diperbaiki kualitasnya, termasuk jika perlu diberikan bantuan fasilitas pendidikan.
Sistem asesmen tersebut juga diimplementasikan untuk memotret profil karakter siswa ataupun pendidik. Karena itu, Presiden pun menguatkan kembali pernyataan Mendikbud Nadiem sebelumnya tentang dimulainya peniadaan UN dua tahun mendatang.
"Sudah diputuskan oleh Mendikbud bahwa UN mulai tahun 2021 sudah dihapus. Artinya sudah tidak ada UN lagi tahun 2021," tegas Presiden Jokowi
Sebelumnya, selain menetapkan kebijakan penghapusan ujian nasional dan memberlakukan sistem asesmen baru pengganti UN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga memastikan bahwa penghapusan UN tidak akan membuat siswa menjadi lembek.
Respons positif
Bukan hanya Presiden Jokowi yang mendukung penuh penghapusan ujian nasional. Publik pun bereaksi positif atas kebijakan yang diambil Mendikbud. Musisi kondang Tanah Air, Iwan Fals, melalui akun Twitter @iwanfals, kemarin, bahkan memuji kebijakan baru tersebut.
"Ujian nasional dihapus? Bagus," cicit Iwan Fals.
Kicauan itu pun mendapat respons dari warganet. Akun @zanditjiptoyoe pun menyahut cicitan Iwan itu dengan mengatakan, "Setuju banget. Biar tidak ada lagi manipulasi nilai oleh sekolah untuk meluluskan siswanya."
Warganet lain, @chandrajuni82, bahkan mengambil contoh kesuksesan Iwan Fals untuk mendukung peniadaan UN.
"Dan anda (Iwan Fals) salah satu orang yang sukses tanpa gelar akademik dan nilai UN.... Tidak semua manusia (siswa) kan bercita-cita jadi birokrat atau ilmuwan? Banyak yang ingin seperti @iwanfals," cetus Chandra.
Dari berbagai daerah, respons hangat juga mengemuka. Kusmaniatun, warga Gintungkerta, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, mengaku lega dengan penghapusan UN. Ia menilai selama ini UN bukan hanya membuat stres murid, melainkan juga orangtua.
Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan pihaknya memilih menunggu implementasi konkret kebijakan itu.
"Bukan tidak mungkin pada 2020 ada kajian baru yang justru membuat Kemendikbud mempertahankan UN," ungkap Nurdin.
Di lain pihak, Ketua DPR Puan Maharani meminta Nadiem menjelaskan terperinci alasan penghapusan UN. Puan juga meminta ada kajian komprehensif agar hal itu tidak menimbulkan kekisruhan. (Cah/Ths/Rif/JI/LN/AD/LD/CS/X-6)
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
Mahasiswa yang terlibat program MBKM tidak hanya memperoleh keterampilan praktis tetapi juga memperluas jaringan profesional.
Wamen KPPPA Veronica Tan menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui Kurikulum Merdeka.
Pemerintah jangan gonta-ganti kurikulum pendidikan. Hal itu menyusul adanya isu akan digantinya Kurikulum Merdeka usai pergantian rezim pemerintahan.
Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan mengingatkan pemerintah untuk mengubah kurikulum pendidikan. Hal itu menyusul adanya isu akan digantinya Merdeka Belajar.
Pemerintahan baru nanti diharapkan gerak cepat untuk berkoordinasi melakukan evaluasi dan penetapan kurikulum yang tepat dan tetap ke depannya.
Gateways Study Visit merupakan studi banding untuk melihat praktik baik dari transformasi pendidikan khususnya dalam penggunaan teknologi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved