Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KEBIJAKAN untuk menghapus ujian nasional (UN) yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mendapat dukungan penuh Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa bersama penghapusan UN segera berlaku sistem baru yang disebut asesmen kompetensi. Asesmen tersebut akan mengukur posisi kualitas pendidikan nasional yang selama ini dijalankan.
"Pendidikan kita sampai ke level mana, nanti sudah dihitung. Saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud," kata Presiden Jokowi seusai peresmian Tol Layang Jakarta-Cikampek, kemarin.
Jokowi menambahkan bahwa asesmen dilakukan tidak hanya untuk siswa, tetapi juga bagi guru dan sekolah. Dari hasil asesmen yang dilakukan itu, kelak dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana grade sekolah di Indonesia.
Selanjutnya, menurut Jokowi, setiap sekolah harus mencapai passing grade tertentu sebagai standar kepatutan kualitas pendidikan. Dengan penerapan passing grade itu akan disaring sekolah mana saja yang harus diperbaiki kualitasnya, termasuk jika perlu diberikan bantuan fasilitas pendidikan.
Sistem asesmen tersebut juga diimplementasikan untuk memotret profil karakter siswa ataupun pendidik. Karena itu, Presiden pun menguatkan kembali pernyataan Mendikbud Nadiem sebelumnya tentang dimulainya peniadaan UN dua tahun mendatang.
"Sudah diputuskan oleh Mendikbud bahwa UN mulai tahun 2021 sudah dihapus. Artinya sudah tidak ada UN lagi tahun 2021," tegas Presiden Jokowi
Sebelumnya, selain menetapkan kebijakan penghapusan ujian nasional dan memberlakukan sistem asesmen baru pengganti UN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga memastikan bahwa penghapusan UN tidak akan membuat siswa menjadi lembek.
Respons positif
Bukan hanya Presiden Jokowi yang mendukung penuh penghapusan ujian nasional. Publik pun bereaksi positif atas kebijakan yang diambil Mendikbud. Musisi kondang Tanah Air, Iwan Fals, melalui akun Twitter @iwanfals, kemarin, bahkan memuji kebijakan baru tersebut.
"Ujian nasional dihapus? Bagus," cicit Iwan Fals.
Kicauan itu pun mendapat respons dari warganet. Akun @zanditjiptoyoe pun menyahut cicitan Iwan itu dengan mengatakan, "Setuju banget. Biar tidak ada lagi manipulasi nilai oleh sekolah untuk meluluskan siswanya."
Warganet lain, @chandrajuni82, bahkan mengambil contoh kesuksesan Iwan Fals untuk mendukung peniadaan UN.
"Dan anda (Iwan Fals) salah satu orang yang sukses tanpa gelar akademik dan nilai UN.... Tidak semua manusia (siswa) kan bercita-cita jadi birokrat atau ilmuwan? Banyak yang ingin seperti @iwanfals," cetus Chandra.
Dari berbagai daerah, respons hangat juga mengemuka. Kusmaniatun, warga Gintungkerta, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, mengaku lega dengan penghapusan UN. Ia menilai selama ini UN bukan hanya membuat stres murid, melainkan juga orangtua.
Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan pihaknya memilih menunggu implementasi konkret kebijakan itu.
"Bukan tidak mungkin pada 2020 ada kajian baru yang justru membuat Kemendikbud mempertahankan UN," ungkap Nurdin.
Di lain pihak, Ketua DPR Puan Maharani meminta Nadiem menjelaskan terperinci alasan penghapusan UN. Puan juga meminta ada kajian komprehensif agar hal itu tidak menimbulkan kekisruhan. (Cah/Ths/Rif/JI/LN/AD/LD/CS/X-6)
Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Mahasiswa yang terlibat program MBKM tidak hanya memperoleh keterampilan praktis tetapi juga memperluas jaringan profesional.
Wamen KPPPA Veronica Tan menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui Kurikulum Merdeka.
Pemerintah jangan gonta-ganti kurikulum pendidikan. Hal itu menyusul adanya isu akan digantinya Kurikulum Merdeka usai pergantian rezim pemerintahan.
Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan mengingatkan pemerintah untuk mengubah kurikulum pendidikan. Hal itu menyusul adanya isu akan digantinya Merdeka Belajar.
Pemerintahan baru nanti diharapkan gerak cepat untuk berkoordinasi melakukan evaluasi dan penetapan kurikulum yang tepat dan tetap ke depannya.
Gateways Study Visit merupakan studi banding untuk melihat praktik baik dari transformasi pendidikan khususnya dalam penggunaan teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved