Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyatakan 2020 menjadi tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional (UN). Pada 2021, UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
Akan tetapi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Menteri Nadiem mengkaji dengan benar terlebih dahulu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebelum hal itu diterapkan sebagai pengganti ujian nasional.
Wapres Ma'ruf mempersilakan Nadiem menghapus UN sebagai kebijakan baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meski demikian, Wapres menegaskan bahwa sistem penilaian seperti UN menjadi penting untuk mengukur kompetensi dan kemampuan siswa di Indonesia.
"Enggak ada masalah (UN) ditiadakan, tetapi gantinya harus ada dan itu harus dikaji oleh Kemendikbud," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.
Sebagai tangan kanan Presiden Joko Widodo yang bertugas menangani pembangunan sumber daya manusia (SDM), Wapres Ma'ruf menyatakan menaruh perhatian dalam perbaikan sistem pendidikan.
Ia menilai UN masih penting diterapkan karena standar kompetensi siswa di seluruh daerah tidak sama.
"Apabila UN dihapuskan, Mendikbud harus memikirkan sistem penilaian pengganti. Penting itu, sebab bagaimana nanti kita meningkatkan standar-standar yang ada. Kalau UN kan kelihatan, di Jakarta begini, di Papua begitu, kelihatan kemampuannya. Kalau UN tidak ada, kita harus punya (seperti) itu," ujarnya.
Praktisi pendidikan yang juga Direktur Eksekutif Yayasan Sukma, Ahmad Baedowi, juga mengaku tidak masalah dengan rencana penghapusan UN sejauh standardisasi yang akan diterapkan dapat dijelaskan dengan baik.
"Problemnya ialah standardisasi yang akan ditetapkan juga harus bisa dijelaskan konkret dalam bentuk program," ucap Baedowi, kemarin.
Ia menilai diubahnya UN menjadi asesmen ini bergantung pada bagaimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada para tenaga pendidik.
"Ini soal bagaimana kementerian itu memberikan kepercayaan kepada guru untuk dapat menilai menurut ukurannya sendiri. Soal bagaimana mekanisme kepercayaan itu dilembagakan, itu yang harus dipikirkan Mendikbud," ucapnya.
Karena itu, Baedowi menilai penghapusan UN bukan merupakan awal dari revolusi pendidikan.
Merdeka Belajar
Selain rencana penghapusan UN, kemarin Mendikbud juga menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar sebagai tindak lanjut meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sumber: Kemendikbud/Grafis: SENO
Program itu meliputi ujian sekolah berstandar nasional (USBN), ujian nasional (UN), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi.
"Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," kata Nadiem dalam acara Peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.
Perihal penghapusan UN, sejumlah orangtua siswa di berbagai daerah menyambut baik rencana Mendikbud. Bahkan, ada yang berharap penghapusan UN dilakukan tahun depan.
"Kenapa mesti 2021, kenapa tidak mulai tahun depan saja," ungkap Juju Juhariyah, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kemarin.
Senada, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim juga menyatakan pihaknya justru berharap penghapusan UN sudah dilakukan sejak tahun depan.
"Sebenarnya kami berharap UN dihapuskan bukan di tahun ajaran 2020-2021, tetapi seharusnya sudah dihapuskan di tahun ajaran 2019-2020," tuturnya. (Aiw/UL/DW/JL/Ant/X-6)
Ketiga mahasiswa tersebut kini tidak dilakukan penahanan. Mereka sudah berkumpul kembali dengan mahasiswa lainnya,
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja selama dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), 28 hingga 29 Mei 2025.
Baznas mendanai sejumlah aspek teknis proyek, termasuk infrastruktur sosial dan insentif tenaga kerja lokal.
Gubernur mengatakan produksi padi Jawa Timur telah dilakukan proses serap oleh Bulog Kanwil Jawa Timur.
MENEGAKKAN aturan itu pasti berisko, tetapi sedikit yang berani mengambil risiko itu
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Seorang individu tidak akan memikirkan tentang pengakuan dan penghargaan sebelum kebutuhan dasar akan makanan dan tempat tinggal mereka terpenuhi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved