Ditegur Ombudsman, Menkeu Pastikan Dana PKH Cair Awal 2020

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan akan tetap menyalurkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di awal 2020 meski Ombudsman RI menyampaikan terjadi maladministrasi.

Maladministrasi tersebut antara lain belum terintegrasinya pengelolaan data calon penerima PKH dari e-PKH ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusat Data Kementerian Sosial.

Kemudian lambatnya proses penanganan pengelolaan pengaduan yang dilakukan Kemensos dan tidak tersedianya pelayanan khusus di unit layanan Himbara kepada penerima bantuan sosial.

"Enggak (ditunda) kok. Tetap on schedule," kata Sri Mulyani saat ditemui di Energy Building, Jakarta, Rabu (11/12).

Dalam penyaluran dana PKH, lanjutnya, peranan pemerintah daerah juga menjadi hal yang penting. Sebab di level daerah target pemerintah pusat ditentukan akan tercapai atau tidak.

Baca juga : Ratusan Ribu Penerima PKH Mundur Karena Sudah Mampu

"Kita perlu mengaddres isu bagaimana pemerintah daerah tidak bias untuk kelompok tertentu yang harusnya jadi masukan malah tidak masuk," jelasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan, permasalahan yang diangkat sebetulnya bukan hal yang berpengaruh besar pada penyaluran dana PKH.

"Sebetulnya isunya masalah pengaduan, jadi sebetulnya di kita sudah ada sistem pengaduannya tapi mungkin sosialisasinya kurang," terangnya.

Hal lain yang menjadi masalah ialah melesetnya pemberian dana dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Itu masalah pada memang famili yang dianggap layak terima, tapi tidak terima, yang dianggap tidak layak menerima itu malah menerima jadi itu masalah data base," pungkas Juliari. (OL-7)