Rabu 11 Desember 2019, 10:19 WIB

Sebarkan Pornografi, Kominfo Denda Rp100 Juta per Konten

Antara | Humaniora
Sebarkan Pornografi, Kominfo Denda Rp100 Juta per Konten

Dok MI
Ilustrasi pornografi

 

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan langsung menjatuhkan denda kepada penyelenggara sistem elektronik yang menyiarkan konten pornografi di platform mereka.

"Untuk pornografi langsung denda, tidak ada ampun karena dia punya kemampuan (untuk mendeteksi)," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Pangerapan saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin (9/12).

Kementerian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, akan menjatuhkan denda sebesar Rp100 juta per konten.

Besaran denda tersebut juga berlaku untuk temuan konten negatif yang sebenarnya dapat ditangani secara otomatis oleh penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial.

Sementara untuk konten negatif lain yang memerlukan tinjauan, misalnya ujaran kebencian, akan dikenakan sanksi sesuai dengan karakteristik konten dan kepatuhan platform terhadap tenggat waktu yang diberikan untuk mengatasi konten.

Baca juga: Perempuan Mesti Berani Bersuara

Kominfo, berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, akan memberikan tenggat waktu pada penyelenggara sistem elektronik untuk meninjau dan menindaklanjuti konten tersebut.

Jika melewati tenggat waktu yang diberikan, pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda atau bahkan pemblokiran sementara jika konten tersebut membahayakan, misalnya berpotensi memecah belah masyarakat, sampai platform bisa mengatasi masalah tersebut.

Denda kepada penyelenggara elektronik baru akan diberlakukan pada Oktober 2020 atau setahun setelah PP 71 disahkan.

Saat ini, pemerintah sedang menyosialisasikan aturan baru ini kepada penyelenggara sistem elektronik.

PP 71, revisi dari PP PSTE nomor 82 tahun 2012, meminta penyelenggara sistem elektronik untuk lebih proaktif memblokir konten yang tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia. Platform seperti media sosial dianggap sudah memiliki teknologi yang secara otomatis dapat mendeteksi konten negatif, misalnya pornografi.

Pemerintah, setelah aturan ini berlaku, akan melakukan patroli siber untuk memantau apakah aturan mengenai konten sudah dijalankan oleh penyelenggara sistem elektronik. (OL-2)

Baca Juga

Dok. Pribadi

Sinergi Pentahelix Bangun SDM Unggul Indonesia  

👤Syarief Oebaidillah 🕔Rabu 27 Januari 2021, 23:52 WIB
“Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul yang kreatif dan inovatif, perguruan tinggi harus bergotong-royong, seperti...
Antara

Sepi Job Karena Covid-19, Aliansi Pekerja Seni Ngadu ke DPR

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Rabu 27 Januari 2021, 23:25 WIB
 Pekerja Seni Indonesia mengadu nasib kepada Komisi X DPR RI mengenai nasibnya kini yang terombang-ambing atas kebijakan pemerintah di...
MI/Haryanto Mega

Target Penurunan Stunting pada 2024 Harus Bisa Dipenuhi

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Rabu 27 Januari 2021, 23:06 WIB
Presiden telah menargetkan pada 2024, prevalensi stunting turun hingga 14 persen. Sementara saat ini, persentase penurunan stunting baru...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya