INDONESIA sebagai salah satu negara besar di Asia Pasifik selalu menjadi barometer dalam mengambil kebijakan kawasan regional. Dalam banyak hal, Indonesia selalu menjadi negara bangsa yang punya posisi strategis dalam membangun koalisi kepentingan kawasan regional.
Terkait dengan komitmen Presiden Joko Widodo soal isu pemanasan global dan pelestarian lingkungan hidup, adalah prioritas. Pergerakan Indonesia menjadi salah satu organisasi politik yang memiliki komitmen untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup.
Konferensi ini dilangsungkan di Medan, Sumatra Utara, dan dihadiri 20 pemuda-pemudi yang datang dari negara Asia Pasifik dan Eropa. Mereka membawa pengalaman masing-masing.
Abi Rekso, Sekjen Pergerakan Indonesia, menjelaskan bahwa masih banyak pekerjaan pemerintah dalam isu lingkungan.
"Isu mengurangi sampah plastik bisa menjadi konsolidator membangun kesadaran akan lingkungan, meski terlihat sepele tetapi itu bukan hal yang mudah dilakukan secara konsisten," papar Abi melalui keterangan tertulis, Jumat (29/11).
Baca juga: Penguatan Kebangsaan untuk Tangkal Ideologi Radikalisme
Abi juga menekankan ini bukan lagi soal konsep atau teori pengelolaan sampah. Ini bergantung pada bentuk komitmen politik yang serius.
Sementara Prof Soeryo Adiwibowo selaku Penasihat Senior Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menekankan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara di Asia yang memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan.
"Ritme kerja ibu menteri, mengikuti pola kerja Pak Presiden, antisipatif dan responsif. Cara kerja seperti ini juga, yang perlahan membawa perubahan positif dalam kinerja KLHK," tegas Soeryo.
Dalam perspektif masyarakat sipil, Arimbi Heroepoetri menilai bahwa isu moratorium kelapa sawit bisa masih menjadi masalah prioritas dalam upaya melawan pemanasan global.
"Pemerintah harus lebih tegas kepada pengusaha kelapa sawit swasta. Karena, penguasaan konsesi lahan dominasi oleh swasta. Itu bisa dimaknai titik pemanasan global yang ada di wilayah Indonesia, berada pada kawasan kelapa sawit swasta," tutup Arimbi. (RO/OL-1)
