Habibie Peletak Dasar Demokrasi

MASYARAKAT Indonesia dan juga internasional mengakui Presiden Indonesia ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan tokoh penting dalam proses transisi menuju demokrasi di Indonesia. Habibie lah tokoh demokrasi yang memfasilitasi proses reformasi dan demokrasi pascarezim otoritarian Soeharto.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dan dua Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris dan Siti Zuhro dalam kesempatan terpisah, kemarin.

Menurut Haedar Nashir, walaupun masih terkait dengan Orde Baru dan orang terdekat Soeharto, Presiden Habibie justru tampil menjadi negarawan dan demokrat yang kata sejalan tindakan. "Sehingga ibarat buku terbuka yang bersedia menerima kritik publik secara elegan."

Adapun menurut Siti, walaupun memimpin Indonesia hanya dalam kurun waktu yang relatif tidak lama (sekitar 15 bulan), Habibie melakukan terobosan yang cukup signifikan dalam mendorong proses demokrasi. Beberapa terobosannya ialah kebijakan desentralisasi dan sistem multipartai.

"Sistem multipartai ini kemudian berlanjut dengan pelaksanaan Pemilu 1999 yang terbilang demokratis," kata peneliti yang dipanggil Wiwiek ini.

Di samping berbagai kebebasan sipil yang diberikan, Habibie juga mendorong ke arah profesionalisme militer dan kepolisian.

"Sehingga mau tidak mau, konfigurasi kekuatan politik di Indonesia pada masa itu bergeser ke arah supremasi sipil," ungkapnya.

Syamsuddin menambahkan, jasa Habibie lain yang tidak kalah pentingnya yaitu membuka kebebasan pers. Setelah Soeharto lengser pada Mei 1998, Presiden BJ Habibie memulai praktik kebebasan pers di Indonesia. Di masa Habibie, pemerintah tidak lagi mempraktikkan pemberedelan seperti yang dilakukan rezim sebelumnya.

"Habibie lah yang mencabut surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang begitu menakutkan dunia pers Indonesia selama era Orde Baru."

Di samping itu, tambah Syamsuddin, pada masa Habibie lah sejumlah tahanan politik yang dibui rezim Orde Baru dibebaskan. Setidaknya pemerintah Habibie melepaskan sejumlah tahanan politik seperti Muchtar Pakpahan, Sri Bintang Pamungkas, Nuku Sulaiman, Budiman Sudjatmiko, hingga Xanana Gusmao.

Mencegah disintegrasi

Di samping menciptakan kebebasan sipil, tambah Syamsuddin, peran Habibie yang tidak kalah pentingnya yaitu mencegah terjadinya disintegrasi bangsa yang begitu mengemuka tak lama setelah Soeharto lengser. Melalui UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Habibie berhasil menahan keinginan sejumlah provinsi untuk lepas dari Indonesia.

"Saat itu, setidaknya masyarakat di Aceh, Papua, Kalimantan Timur, dan Riau sudah menyatakan akan melepaskan diri dari Indonesia. Namun, hal tersebut berhasil dihindari Habibie melalui kebijakan otonomi daerah," ungkapnya. (Ant/P-4)