Ibu Kota Negara Baru Harus 100% Manfaatkan Energi Terbarukan

MASYARAKAT Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama dengan Asosiasi-Asosiasi Energi Terbarukan berharap bahwa dalam membangun ibu kota negara yang baru, pemerintah benar-benar memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan keberlanjutan dengan mengupayakan emisi gas rumah kaca yang rendah (low carbon city) serta memanfaatkan energi terbarukan. 

"Diharapkan pemerintah membangun fasilitas angkutan umum massal dan kendaraan listrik (mobil dan sepeda motor) untuk mobilitas masyarakat, tanpa mengabaikan fasilitas untuk pejalan kaki dan taman kota," ujar Ketua Umum METI, Surya Darma, lewat keterangan resminya, Rabu (28/8).

Baca juga: Melangkah dengan Kaki Sehat

Disamping itu, sambung Surya, pemerintah juga perlu membangun fasilitas charging station di setiap sudut kota yang juga bisa bersumber dari energi terbarukan.

Sebagai stakeholder yang bergerak dalam bidang energi terbarukan, METI bersama dengan Asosiasi-Asosiasi Energi Terbarukan berharap bahwa ibu kota yang baru sepenuhnya menggunakan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energinya, mengingat sumber energi terbarukan tersedia di sekitar lokasi ibu kota negara yang baru. 

"Dengan asumsi jumlah penduduk ibu kota negara yang baru sebanyak 1.5 juta jiwa maka akan dibutuhkan energi sekitar 3.75 TWh/tahun – 4.5 TWh/tahun," tandasnya. 

Perkiraan kapasitas pembangkit energi terbarukan yang perlu dibangun untuk memenuhi 100% kebutuhan energi ibu kota negara yang baru adalah sebagai berikut, PLTS Atap : 535 – 640 MW; PLTS (Solar farm) : 400 – 480 MW; PLTA : 200 – 230 MW; PLTBayu : 150 – 180 MW; dan PLTBiomassa : 140 – 170 MW.

Khusus untuk solar farm, lanjut Surya, pemerintah dapat memanfaatkan lahan bekas tambang sebagai lokasi pembangunan solar farm. 

"Menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk memanfaatkan 100% energi terbarukan untuk ibu kota negara yang baru, yang akan menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan energi terbarukan," tandasnya. 

Dengan contoh yang diberikan pemerintah pusat untuk ibu kota negara yang baru, maka pemerintah daerah juga dapat mengikuti langkah pemerintah pusat untuk memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya target energi terbarukan dalam bauran energi, sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Energi Nasional, dan juga sekaligus mendukung pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia. 

Baca juga: Utamakan Safety Riding, BPJS Ketenagakerjaan Bagikan Helm

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan ibu kota negara baru yang terletak di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kukar, dan Kecamatan Sepaku, di Kabupaten Penajam Paser Utara, di Propinsi Kalimantan Timur. 

Pembangunan ibu kota negara yang baru ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp466 triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan gedung-gedung legislatif, yudikatif, eksekutif, Istana Negara, bangunan TNI serta Polri, gedung sekolah dan perguruan tinggi, hingga sarana kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Akan dibangun pula rumah dinas untuk ASN dan TNI serta Polri. (RO/OL-6)