Mendikbud Minta Bahasa Indonesia Terus Dilestarikan

"Tugas kita semua ialah menjaga dan menegakkan bahasa Indonesia termasuk ketika di ruang publik. Ini harus ada penegakan perundang-undangan karena penggunaan bahasa Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009," kata Muhadjir dalam lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik, di Jakarta, Selasa (6/8).

Menurut Muhadjir, penggunaan bahasa Indonesia secara tertib selama ini masih belum menyeluruh di Indonesia. "Masih banyak papan pengumuman maupun iklan yang menggunakan bahasa asing. Kecederunga itu potensial menggerus identitas dan eksistensi bahasa Indonesia," katanya.

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik seperti diatur dalam dalam Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ialah bahasa tulisan.

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam administrasi publik, komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, nama bangunan atau gedung, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan WNI atau berbadan hukum Indonesia, informasi produk, spanduk dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum atau informasi melalui media massa.

Menurut Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud Dadang Sunendar, penggunaan bahasa Indonesia di lingkup pemerintahan masih terjaga baik.

Problemnya ialah penggunaan bahasa asing pada pihak swasta. Lembaga usaha, ucapnya, lebih condong menggunakan bahasa asing dalam pengumuman maupun medium promosi.

Padahal, kata Dadang, penggunaan bahasa atau nama asing tidak berkorelasi dengan tingginya penjualan suatu produk. "Tidak ada korelasi langsung antara bahasa asing dengan laku tidaknya sebuah produk," ujarnya.(OL-09)