Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, melepas 60 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan ke-6 Tahun 2019 bagi para pejabat eselon dua dan tiga, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai, Kemendikbud, Sawangan, Depok, pada Jumat (2/8) pagi.
“Dengan bismilahirahmanirahim, saya menyatakan melepas 60 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2019,” ujar Muhadjir.
Selaku tim pelaksana PKN tingkat II, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto, mengapresiasi terselenggaranya PKN tingkat II oleh Pusdiklat Kemendikbud.
"Tentu atas nama lembaga, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemendikbud. Kami apresiasi karena Pusdiklat Kemendikbud yang mendapatkan akreditasi A, akreditasi tertinggi,” ujar Adi.
Dalam sambutannya, Adi menjelaskan tujuan PKN ini agar para pemangku kebijakan di kementerian dan lembaga mampu melakukan perubahan. Selain itu, lanjut Adi, agar kinerja Pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan semakin lebih baik lagi.
“Kita harus mampu memetakan setiap masalah di dalam organisasi. Langkah pertama yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam melakukan perubahan adalah penguasaan masalah. Makanya kita ajarkan memetakan masalah, tidak mungkin kita bisa membuat suatu terobosan, memberikan solusi yang baik, kalau kita tidak tahu masalah organisasi,” tegasnya.
Para peserta pelatihan kepemimpinan ini adalah para pemimpin yang tahu permasalahan dan mampu mencari solusinya serta melakukan terobosan dalam menyelesaikan masalah.
“Setelah tahu masalah, tentu merumuskan solusi, terobosan, inovasi penyelesaian terhadap masalah serta memiliki program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terhadap proses perubahan,” ungkapnya.
PKN tingkat II ini mengusung tema 'Penguatan Pendidikan dan Kebudayaan untuk Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia'.
Baca juga: Komisi IV Dukung Tahura Bung Hatta Dikelola Profesional
Sejalan dengan itu, Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi, mengutarakan, kemampuan memimpin, integritas dalam mengelola sumber daya serta pemanfaatan teknologi, merupakan kunci keberhasilan bagi pejabat pimpinan pratama untuk membangun organisasi yang adaptif, tanggap, juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
PKN Tingkat II yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan LAN Nomor 2 Tahun 2019, diikuti 60 peserta dari berbagai instansi, 30 orang di antaranya dari Kemendikbud dan 30 orang lainnya berasal dari kementerian/lembaga lainnya, yakni Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (11 orang), Kementerian PPN/Bappenas (2 orang), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (4 orang), Kementerian Ketenagakerjaan (1 orang); Kejaksaan Agung (1 orang), Batan (1 orang), Mahkamah Agung (1 orang); POLRI (5 orang), LAN (2 orang), Pemkab Rejang Lebong (1 orang), dan Pemkot Cimahi (1 orang).
Dari ke-60 peserta tersebut, Didik melaporkan bahwa ada satu peserta ditunda kelulusannya karena melaksanakan ibadah haji, sehingga jadwal penilaian akhir akan dijadwalkan kembali. Selain itu, satu peserta diminta untuk memperbaiki proyek perubahannya, meski tetap diluluskan.
Melalui judul proyek perubahan 'Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan', Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kemendikbud, Suharti, dinyatakan sebagai peserta terbaik.
PKN Tingkat II Angkatan 6, merupakan pertama kali diselenggarakan Pusdiklat Kemendikbud. Kegiatan ini berlangsung selama 18 minggu, dimulai pada 8 April sampai 2 Agustus 2019. PKN tingkat II menerapkan pola pembelajaran on dan off kampus. Selama 27 hari pelatihan, pembelajaran dilaksanakan di dalam kampus, sedangkan sisanya selama 74 hari pembelajaran dilaksanakan di luar kampus. (OL-11)
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Seorang individu tidak akan memikirkan tentang pengakuan dan penghargaan sebelum kebutuhan dasar akan makanan dan tempat tinggal mereka terpenuhi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved