Sri Mulyani Bersama Influencer Perangi Hoaks

TAICHING: Keterbukaan informasi tak hanya soal akses, tetapi juga terkait dengan pertarungan melawan disinformasi.

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 56, menggandeng influencer Surya Sahetapy untuk menyebarkan informasi keuangan negara agar masyarakat bisa mendapatkan data yang tepat.

"Kami berharap dengan cara ini, masyarakat menerima informasi keuangan negara yang tepat sehingga mereka tidak dibingungkan dengan informasi yang salah," ujar Sri Mulyani saat acara Seminar Keterbukaan Publik 2019 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.

Langkah yang telah ditempuh ialah memperkenalkan aplikasi dan laman resmi milik Kementerian Keuangan, yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu melalui akun pribadi Surya, seperti Instagram, Twitter, dan Youtube.

"Tadi Surya sudah menyertakan akun resmi kita PPID di Instagram story dan sudah ditonton sebanyak 27 ribu orang," ujar Sri Mulyani. Ia menambahkan, upaya ini dilakukan akibat banyaknya informasi salah atau hoaks yang menyebar dalam masyarakat sehingga menyesatkan pemahaman publik terkait dengan suatu isu. "Di era keterbukaan informasi, justru persoalan paling rumit ialah terlalu banyak informasi yang kurang tepat," imbuhnya.

Selain influencer, Sri Mulyani juga berencana mengajak pemangku kepentingan untuk berperan aktif menyebarkan berita yang benar kepada masyarakat. Menurutnya, jika upaya tersebut berhasil, masyarakat tidak akan mudah terpengaruh berita bohong yang dapat memicu perselisihan. "Jadi, akhirnya masyarakat bisa membedakan informasi hoaks dan kredibel," lanjutnya.

Keterbukaan informasi

Sementara itu, mengenai keterbukaan informasi kepada publik, Sri Mulyani menyanggupi tantangan pemerintah untuk mewujudkan dalam Kementerian Keuangan.

"Transparansi publik soal keuangan menjadi amanat Undang-Undang Keuangan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi serta bisa memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat," ujar perempuan yang pernah menjabat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Laman resmi dan aplikasi PPID Kemenkeu yang bisa diakses dan diunduh gartis masyarakat menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kemenkeu.

Menurut Sri Mulyani, layanan informasi yang terbuka dari Kemenkeu menjadi bentuk pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang transparan, akurat, dan kredibel mengenai pemerintahan, tak hanya kementerian, tetapi juga lembaga publik.

Membuka informasi, lanjutnya, tidak hanya menyajikan, tetapi juga memberi edukasi kepada masyarakat cara membaca data yang dipublikasikan, terutama tentang keuangan negara. "Banyak yang tidak mengerti data yang disajikan jadi kita tingkatkan analisis kualitatif juga," imbuhnya.

Hal ini berkaitan dengan upaya meminimalkan terjadinya salah interpretasi pada kalangan masyarakat yang tidak tahu cara membaca maupun yang malas membaca. Ia menambahkan, pada era sekarang, sangat berisiko membuka data keuangan negara tanpa memberikan edukasi karena maraknya oknum yang menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Pejabat PPID, ujar Sri, harus selalu menambah wawasan karena keterbukaan informasi tak hanya soal akses, tetapi juga terkait dengan pertarungan melawan disinformasi. Ia juga mengharap pejabat PPID tidak bersikap pasif tetapi juga memiliki passion dalam tugasnya.

"Kita harus mampu menjaga integritas data-data dan harus mampu menjadi pejuang dengan menghilangkan dan mengurangi sebanyak mungkin informasi yang tidak baik," ujarnya. Sri Mulyani juga menyatakan sinergi antara PPID sangat dibutuhkan karena inovasi dan kreativitas menjadi penting agar bisa mengisi ruang publik dengan informasi yang baik. (Ant/H-3)