Selasa 23 Juli 2019, 19:41 WIB

Peran Pemerintah dalam Melindungi Anak Dinilai Belum Maksimal

Sri Utami | Humaniora
Peran Pemerintah dalam Melindungi Anak Dinilai Belum Maksimal

MI/Atet Dwi Pramadia
Pemerhati anak Seto Mulyadi

 

PEMERINTAH dinilai masih belum maksimal melakukan upaya perlindungan terhadap anak. Hal tersebut tercermin dari upaya pemerintah dalam memberikan sosialisasi pelibatan dan peran penting masyarakat dalam melindungi anak dilakukan secara tidak berkesinambungan.

Setali tiga uang legislatif pun dinilai bersikap sama dengan lambannya revisi undang-undang perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Hal ini ditegaskan pemerhati anak Seto Mulyadi saat dihubungi, Selasa (23/7).

"Kami terus melakukan seminar dan memberdayakan tokoh menyuarakan perlindungan anak. Pemerintah belum menaruh perhatian (concern) untuk hal ini," ujarnya.

Seto menjelaskan, pemerintah dan masyarakat menjadi benteng utama dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Pemberdayaan dan pemberian pemahaman perlindungan anak kepada masyarakat saat ini masih kurang sehingga banyak kekerasan yang menimpa anak berakhir di meja hukum bahkan kematian  

Baca juga : Hari Anak Nasional, KPAI Ingatkan Efek Negatif Era Digital

"Pemberdayaan masyarakat di RT dan RW sangat kurang padahal peran masyarakat ini sangat efektif sekali. Tapi ini belum maskimal dilakukan karena pemahaman yang masih kurang," jelasnya.

Padahal, lanjutnya, dalam undang-undang tentang perlindungan anak telah ditegaskan sanksi pidana bagi setiap orang yang mengetahui dan membiarkan kekerasan terhadap anak terjadi.

Kondisi ini menambah panjang pekerjaan rumah pemerintah dan berbagai pihak untuk memastikan perlindungan para generasi bangsa.

"Di UU padahal sudah diatur bahwa barang siapa yang membiarkan kekerasan itu maka ada sanksi pidana maksimal lima tahun," cetusnya.

Penerapan perlindungan dalam berbagai aspek tersebut juga sudah menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus menciptakan ruang aman terhadap anak termasuk konsumsi tembakau.

"Para gubernur para bupati harus ada dalam melakukan perlindungan anak termasuk terhindar dari pengaruh tembakau," tandasnya. (OL-7)

Baca Juga

Ilustrasi

Gempa Guncang Selatan Jabar, BMKG Pastikan tak Berpotensi Tsunami

👤Atalya Puspa 🕔Jumat 28 Januari 2022, 09:08 WIB
Episenter gempa terletak pada koordinat 8,81° LS ; 108,09° BT tepatnya di laut pada jarak 130 km arah selatan Pangandaran, Jawa...
ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Sulawesi, Pusat Lokasi Penemuan Spesies Baru

👤Faustinus Nua 🕔Jumat 28 Januari 2022, 08:47 WIB
Dari keseluruhan penemuan tersebut, hampir sebagian besar spesies baru yang ditemukan merupakan endemik flora dan fauna dari lokasi...
dok.ist

Ringankan Beban Mitra GRP Bagikan 5.500 Paket Sembako

👤mediaindonesia.comWika Salurkan Paket Sembako ke Jemaat HKBP Jatisampurna 🕔Jumat 28 Januari 2022, 07:43 WIB
KALI ini produsen baja nasional di Cikarang, Jawa Barat tersebut, memberikan bantuan sembako kepada sekitar 5.500 karyawan dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya