DPR Minta Revisi Zonasi PPDB tidak Parsial

REVISI Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diminta tidak bersifat parsial, tetapi komprehensif agar tidak menimbulkan kekisruhan kembali ke depannya.

"Saya kira respons pemerintah melalui Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) yang merevisi Permendikbud No 51 tentang Zonasi PPDB mesti komprehensif tidak hanya semata revisi jalur prestasi dari 5% menjadi 5-15% saja. Jika bersifat parsial saya khawatir kekisruhan yang terjadi saat PPDB sekarang akan terulang lagi," kata anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah, kepada wartawan di Kompleks MPR/DPR Jakarta, Jumat (21/6).

Seperti diberitakan, Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi di Jakarta, Kamis (20/6) malam, menyatakan, Mendikbud Muhadjir Effendy merespons usulan Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi PPDB dan desakan masyarakat sehingga Permendikbud PPDB itu diperbaiki di jalur prestasi.

Permendikbud itu menyebutkan PPBD dalam zonasi 90%, jalur prestasi 5%, dan jalur perpindahan 5%. Sehingga revisi Permendikbud 51/2018 tentang jalur prestasi menjadi 80% zonasi, 15% prestasi, 5% perpindahan.

Ferdiansyah sebelumnya pernah mengingatkan agar zonasi PPDB tidak bersifat kaku namun fleksibel mengingat keragaman daerah yang belum semuanya siap. Dia mengusulkan agar rentang zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan bersifat luwes.

Baca juga: Karena Kisruh, PPDB Direvisi

Dia melanjutkan, selain revisi jalur prestasi, Kemendikbud diminta mempertimbangkan kembali gagasan pemberian sanksi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang memodifikasi pelaksanaan teknis PPDB 2019 pada Permendikbud 51/2018.

Ferdiansyah mencontohkan terdapat salah satu poin pemberian sanksi yakni relokasi pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti yang tertuang pada Pasal 41 Ayat 1 Permendikbud tersebut.

Hemat dia, sanksi relokasi dana BOS diberikan kepada Pemda berpotensi merugikan siswa terutama yang berasal dari golongan menengah ke bawah. Pasalnya, relokasi dana BOS bisa berarti pengurangan alokasi anggaran kebutuhan sekolah bagi siswa miskin.

"Sebab pemberian bantuan dana BOS itu dihitung berdasarkan kepala alias jumlah siswanya," ujarnya.

Menurutnya, jika Kemendikbud ingin memberikan sanksi kepada Pemda jangan sampai malah membatasi hak-hak anak Indonesia yang masih berusia sekolah. Sebab, berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 menyebutkan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.

Lebih lanjut, ia mengusulkan agar Kemendikbud sebelum menerbitkan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas agar dilakukan uji publik terlebih dulu. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Tasikmalaya dan Garut yang terpilih ke lima kali pada Pileg 2019 ini juga meminta Kemendikbud dapat melakukan komunikasi dan konsultasi kepada mitra Komisi X DPR secara berkesinambungan. (OL-1)